Home Blog Industri Tekstil di Semarang dan Kesempatan-Kesempatan Bisnis yang Tersedia Pendirian Bisnis | Registrasi Perusahaan | Semarang Industri Tekstil di Semarang dan Kesempatan-Kesempatan Bisnis yang Tersedia InCorp Editorial Team 11 Februari 2023 5 minute reading time Table of Contents Mengapa Semarang? Detail untuk Setiap Aktivitas Bisnis Tekstil Industri tekstil dan garmen di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Per 2016, nilai ekspor tekstil di Indonesia mencapai angka USD 12,3 miliar, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 1,21%. Continue reading “Industri Tekstil di Semarang dan Kesempatan-Kesempatan Bisnis yang Tersedia” Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Pernikahan Campuran di Indonesia: Pahami Hak-Hak Anda Indonesia | Layanan Imigrasi Pernikahan Campuran di Indonesia: Pahami Hak-Hak Anda InCorp Editorial Team 11 Februari 2023 5 minute reading time Table of Contents Tinggal di Indonesia untuk Jangka Waktu Lama Batasan-Batasan untuk Pekerjaan Perjanjian Pranikah & Hak Properti Mengubah Kewarganegaraan Ikhtisar Pernikahan Campuran di Indonesia Cekindo Dapat Membantu Jika ANDA TELAH MENETAP DI INDONESIA UNTUK JANGKA WAKTU YANG CUKUP LAMA, ANDA TENTU SUDAH TAHU MENGENAI LEGALITAS DI INDONESIA — TIDAK ADA YANG BERJALAN LANCAR SESUAI RENCANA. Continue reading “Pernikahan Campuran di Indonesia: Pahami Hak-Hak Anda” Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Masa Depan Rekrutmen Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berita Hukum Terbaru | Human Resource | Rekrutmen Masa Depan Rekrutmen Tenaga Kerja Asing di Indonesia InCorp Editorial Team 11 Februari 2023 3 minute reading time Table of Contents Regulasi Baru tentang Mempekerjakan Orang Asing Perubahan-Perubahan Utama dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Asing di Indonesia Kesimpulan Regulasi Baru tentang Mempekerjakan Orang Asing Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 20/2018 tentang Rekrutmen Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Continue reading “Masa Depan Rekrutmen Tenaga Kerja Asing di Indonesia” Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Manis Pahit Menjalankan Perusahaan Rintisan (Startup) di Indonesia Uncategorized Manis Pahit Menjalankan Perusahaan Rintisan (Startup) di Indonesia InCorp Editorial Team 11 Februari 2023 4 minute reading time Table of Contents Sektor teknologi Indonesia telah menikmati peningkatan aktivitas modal dan bisnis. Sisi Manis Sisi Pahit Kesimpulan Sektor teknologi Indonesia telah menikmati peningkatan aktivitas modal dan bisnis. Continue reading “Manis Pahit Menjalankan Perusahaan Rintisan (Startup) di Indonesia” Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Izin Restoran di Indonesia Group1 | hp slider | Indonesia | Izin Usaha | Pendirian Bisnis Izin Restoran di Indonesia InCorp Editorial Team 11 Februari 2023 3 minute reading time Table of Contents Bisnis Restoran di Indonesia #1 Siapa yang diizinkan memperoleh Izin Restoran? #2 Bagaimana cara memperoleh Izin Restoran? #3 Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Bisnis Restoran di Indonesia Walaupun tidak semudah yang dibayangkan, jutaan orang bermimpi memiliki restoran mereka sendiri. Membuka restoran dan menjadikannya bisnis yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar kerja keras dan dedikasi. Seperti bisnis-bisnis lainnya, Anda membutuhkan banyak persiapan dokumen. Gagal memperoleh izin dan lisensi yang tepat akan berdampak pada ditutupnya restoran Anda oleh pemerintah lokal. Sektor ritel, termasuk hotel dan restoran, cepat berubah karena adanya peningkatan pendapatan pribadi serta pengeluaran konsumen. Menurut McKinsey Global Institute, 90 juta orang Indonesia baru bergabung dengan kelas konsumsi, sehingga kelas ini menjadi sebesar 135 juta pada 2030. Populasi kelas menengah yang sangat besar ini akan menjadi bagian penting dari cerita ini. Kelompok orang ini akan mencari rumah dan mobil baru, mengisi pusat perbelanjaan dan makan di restoran. Walaupun terjadi pelemahan rupiah, sektor ini berkontribusi sebesar IDR 1473 triliun pada 2014 atau 14.6% PDB, tumbuh dua digit selama lima tahun terakhir sejak 2010. Restoran adalah yang selanjutnya, menambahkan IDR 235 triliun dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 11.3% dalam lima tahun terakhir, menyebabkan peningkatan siginifikan dalam operasi layanan makanan. Karena bisnis layanan makanan dan minuman dimasukkan sebagai bisnis pariwisata, pemilik bisnis sebaiknya memahami Peraturan Kementerian Pariwisata dan Budaya No. PM. 87 /HK.501/MKP/2010. Berdasarkan regulasi ini, bisnis pariwisata adalah bisnis yang menyediakan makanan dan minuman, termasuk restoran, warung, bar, kafe, layanan katering, tempat makan bebas dan bisnis layanan makanan dan minuman lainnya. #1 Siapa yang diizinkan memperoleh Izin Restoran? Investor lokal dan asing boleh menjalankan bisnis restoran. Membuka restoran kurang lebih sama dengan mendaftarkan jenis perusahaan lain di Indonesia. Pendiri harus mendirikan Perusahaan Investasi Langsung. Ini pada dasarnya adalah Perseoran Terbatas (PT) di Indonesia. Bagi investor asing, ada juga perusahaan milik asing yang disebut PT. PMA (Penanaman Modal Asing). Hanya untuk beberapa ranah bisnis tertentu memiliki batasan untuk kepemilikan asing. Menurut Keputusan Presiden No. 39 tahun 2014, investor asing diizinkan untuk kepemilikan restoran sebesar 51%; 49% untuk bar dan kafe. Sisa kepemilikan adalah untuk pemegang saham lokal. Dalam situasi tertentu di mana investor asing tidak siap untuk memenuhi persyaratan registrasi PT PMA, investor asing masih memiliki opsi alternatif dengan membentuk perusahaan perwakilan lokal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan 100% kepemilikan lokal dikendalikan investor asing. #2 Bagaimana cara memperoleh Izin Restoran? Untuk memperoleh izin restoran, aplikasi untuk registrasi harus dialamatkan ke agensi pariwisata dan budaya di pemerintahan lokal di mana bisnis pariwisata berlokasi. Tempat ini bisa jadi Kantor Walikota atau Kelurahan, kecuali untuk DKI Jakarta di Kantor Gubernur. Proses registrasi bisnis pariwisata mencakup: Aplikasi untuk registrasi bisnis pariwisata Verifikasi aplikasi Inklusi di daftar bisnis pariwisata Penerbitan sertifikat registrasi bisnis pariwisata Pembaruan daftar bisnis pariwisata, jika terdapat perubahan dalam dokumen pendukung #3 Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Dokumen wajib untuk memperoleh izin restoran adalah: Form aplikasi yang telah diisi Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan Fotokopi ID/Paspor Fotokopi NPWP perusahaan Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan/IMB Fotokopi Undang-Undang Gangguan Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan/AMDAL Foto warna untuk lokasi bisnis berukuran 4R menunjukkan bagian depan, kanan dan kiri, termasuk setiap ruangan di dalam gedung. Selain dokumen wajib di atas, restoran mewajibkan izin tambahan sehubungan dengan layanan yang Anda tawarkan. Jika restoran akan menyajikan minuman beralkohol, maka Anda harus memperoleh izin SIUP-MB. Selain itu, restoran yang menawarkan musik live atau yang telah direkam terlebih dahulu harus memperoleh izin hak cipta atau izin dari lembaga yang memfasilitas penggunaan materi musik seperti itu. Jika gagal melakukannya, penaltinya besar. Ingin memulai usaha restoran? Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut untuk memperoleh izin restoran di Indonesia, jangan sungkan untuk menghubungi kami dan kami akan dengan senang hati membantu Anda memperoleh izin restoran di Indonesia. Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog KITAP: Syarat untuk Mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia KITAP | Layanan Imigrasi KITAP: Syarat untuk Mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia InCorp Editorial Team 6 Februari 2024 8 minute reading time Table of Contents Apa Itu KITAP Memahami Syarat KITAP Indonesia? Perbedaan KITAS dan KITAP Siapa yang Bisa Mengajukan KITAP? Detail Ketentuan dan Syarat KITAP Indonesia Bisakah Anda Bekerja dengan KITAP? Bagaimana Cara Mengajukan dan memenuhi Syarat KITAP Indonesia? Keuntungan Memiliki KITAP Berapa Lama Prosesnya? Sponsor Lokal untuk Mendapatkan KITAP Syarat KITAP Indonesia terkadang membuat bingung banyak Warga Negara Asing (WNA) yang bermukim di Indonesia. Padahal, KITAP atau yang dikenal sebagai Kartu Izin Tinggal Tetap, adalah dokumen yang harus dimiliki orang asing yang ingin menetap di Indonesia. Dalam artikel ini, Anda akan membaca segala yang Anda perlu tahu mengenai KITAP, visa tinggal permanen di Indonesia. Cari tahu jika Anda merupakan salah satu yang beruntung dan memenuhi syarat untuk mendapatkan KITAP. Tapi sebelumnya, pelajari dahulu mengenai izin tinggal terbatas bernama ITAS/KITAS, langkah pertama Anda untuk mengajukan KITAP. READ MORE:Panduan Pindah dan Tinggal di Jakarta untuk Orang Asing Apa Itu KITAP KITAP adalah singkatan dari Kartu Izin Tinggal Tetap. Imigrasi Indonesia memberikan kemudahan untuk warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia secara permanen dengan penerbitan KITAP, Kartu Izin Tinggal Tetap. Tidak seperti visa lainnya di Indonesia, KITAP berlaku untuk lima tahun. Dengan KITAP, visa Indonesia lebih memberikan stabilitas dan kepastian, Anda juga tidak perlu melakukan perpanjangan KITAP seumur hidup karena visa akan diperpanjang secara otomatis. Yang Anda perlu lakukan hanyalah mengajukan kartu baru. Visa tinggal permanen berarti tidak perlu lagi mengunjungi kantor imigrasi setiap tahun (ini yang harus Anda lakukan dengan ITAS/KITAS), tidak ada lagi perpanjangan visa yang memakan biaya dan tidak perlu lagi mengurus dokumen. Tak heran jika peraturan ketat berlaku untuk pengajuan KITAP. Memahami Syarat KITAP Indonesia? Anda baru bisa mengajukan KITAP setelah melalui proses mendapatkan ITAS/KITAS (izin tinggal terbatas) dan telah memperpanjang visa ini beberapa kali. Cara mendapatkan visa ini tergantung pada pelamar, yang membawa kita ke pertanyaan berikutnya: Perbedaan KITAS dan KITAP KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) dan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) adalah dua jenis izin tinggal yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah perbedaan utama antara KITAP dan KITAS: Status dan Tujuan KITAP diberikan kepada WNA yang telah tinggal di Indonesia dengan KITAS dan memenuhi syarat tertentu. KITAP memberikan status lebih permanen dan dapat diperpanjang secara berkala. KITAS diberikan untuk tinggal sementara di Indonesia, baik untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, atau kunjungan lainnya. KITAS memiliki batas waktu tertentu dan perlu diperpanjang sesuai dengan keperluan. Durasi Tinggal KITAP tidak memiliki batas waktu tertentu dan berlaku secara permanen sehingga tidak perlu memperpanjang izin secara berkala. KITAS memiliki durasi tertentu sesuai dengan keperluan tinggal dan perlu diperpanjang jika ingin tetap tinggal di Indonesia. Proses Perolehan KITAP dapat diajukan oleh pemegang KITAS yang memenuhi syarat tertentu, telah tinggal di Indonesia selama beberapa tahun dan memiliki alasan sah untuk tinggal secara permanen. KITAS diajukan melalui sponsor atau perusahaan yang mengundang, serta dapat diperoleh untuk berbagai keperluan. Syarat Pengajuan KITAP memiliki persyaratan dan kriteria tertentu seperti tingkat investasi, pekerjaan, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial ekonomi di Indonesia. KITAS memiliki persyaratan yang bergantung dengan keperluan tinggal seperti surat sponsor, kontrak kerja, ataupun surat penerimaan institusi pendidikan. Hak dan Kewajiban KITAP memiliki hak dan kewajiban yang lebih mendekati penduduk tetap termasuk hak tinggal yang lebih stabil di Indonesia. KITAS memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tujuan tinggalnya. Siapa yang Bisa Mengajukan KITAP? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sayangnya tidak setiap orang bisa mengajukan visa tinggal permanen di Indonesia. Kandidat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KITAP adalah: Warga negara asing dengan suami/istri warga negara Indonesia Investor, direktur atau komisaris asing di dalam perusahaan Indonesia (PT PMA) Warga negara asing yang ingin pensiun di Indonesia Warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan kembali kewarganegaraannya Detail Ketentuan dan Syarat KITAP Indonesia Ketentuan dan syarat KITAP Indonesia tidak sama untuk semua kandidat, jadi mari kita lihat satu per satu: KITAP untuk warga negara asing dengan suami/istri warga negara Indonesia Warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia bisa mengubah ITAS/KITAS menjadi KITAP setelah dua tahun pernikahan. Pasangan Anda yang akan menjadi sponsor. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa mengajukan KITAP jika belum memiliki ITAS/KITAS. Pernikahan dengan warga negara Indonesia tidak membuat Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan izin tinggal tetap. Jika pernikahan Anda telah berlangsung selama 10 tahun atau lebih, KITAP Anda akan berlaku selamanya, walaupun jika setelah itu Anda bercerai. Keuntungan lainnya jika Anda menikah dengan warga negara Indonesia adalah dengan KITAP yang disponsori pasangan, Anda memiliki hak untuk bekerja di Indonesia dengan syarat dan ketentuan tertentu. (Anda bisa membaca lebih banyak mengenai ini dalam panduan KITAP ini – di bagian ‘Bisakah Anda Bekerja dengan KITAP’.) Sebelum mengucapkan “Ya, Saya Bersedia!” kepada pasangan Anda yang berkewarganegaraan Indonesia, cari tahu lebih banyak mengenai Visa Pasangan di Indonesia. READ MORE:Cara Menjadi Penduduk Tetap di Indonesia KITAP Investor, direktur dan komisaris asing yang bekerja di Perusahaan Indonesia Kandidat dapat mengajukan KITAP jika mereka telah bekerja untuk perusahaan Indonesia yang sama selama empat tahun berturut-turut dan memegang jabatan yang sama. KITAP untuk Mereka yang sudah pensiun Pensiunan dapat mengajukan KITAP begitu usia mereka 60 tahun, setelah melakukan perpanjangan ITAS/KITAS empat kali. Pelajari bagaimana pensiun di Indonesia dengan membaca artikel kami mengenai Visa Lansia. Warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia Tidak ada batasan atau persyaratan tertentu bagi warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Bisakah Anda Bekerja dengan KITAP? Hanya mereka yang menikah dengan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk bekerja di Indonesia begitu mereka memperoleh KITAP sehingga mereka bisa menafkahi keluarga. Ada batasan-batasan, dan pada dasarnya ada dua opsi yang tersedia. Pertama, Anda bisa bekerja di perusahaan jika perusahaan mendapatkan izin kerja untuk Anda. Ini jauh lebih murah bagi perusahaan daripada harus membayar untuk KITAP, dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lebih besar. Kedua, Anda bisa memilih untuk memulai bisnis sebagai pengusaha. Ini berarti Anda tidak bisa mempekerjakan karyawan, tapi Anda akan terhindar dari proses mendapatkan izin kerja yang cukup rumit. Bagaimana Cara Mengajukan dan memenuhi Syarat KITAP Indonesia? Walaupun persyaratan aplikasi berbeda-beda, semua kandidat harus memiliki sponsor. Sponsor bisa jadi pasangan Indonesia Anda, perusahaan PT PMA atau agen tepercaya seperti InCorp. Proses pengajuan ini membutuhkan banyak dokumen, waktu dan usaha, tapi pada akhirnya akan sangat berharga! Untuk KITAP yang disponsori oleh pasangan, Anda perlu mempersiapkan dokumen-dokumen berikut ini: Paspor Anda dan fotokopi warna untuk semua halaman paspor Anda. Paspor Anda harus memiliki masa berlaku setidaknya dua tahun ITAS/KITAS terakhir Anda dan fotokopi warna Surat sponsor dari pasangan SKPPS/SKTT Surat permintaan untuk mengubah KITAS menjadi KITAP Buku Nikah KTP pasangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pasangan Kartu Keluarga Rekening koran pasangan dengan saldo minimum Rp. 10.000.000 Detail alamat di Indonesia Foto ukuran paspor Pensiunan dan investor asing membutuhkan dokumen yang sama untuk aplikasi KITAP, yaitu: Paspor Anda dengan masa berlaku minimum dua tahun dan fotokopi warna untuk semua halaman paspor Anda. – asli dan scan berwarna untuk semua halaman (masa berlaku minimum dua tahun) ITAS/KITAS Anda dan fotokopi warna Fotokopi SKPPS/SKTT Surat sponsor Surat permintaan untuk mengubah ITAS/KITAS menjadi KITAP KTP pasangan NPWP Alamat kediaman Foto ukuran paspor Investor asing juga perlu membawa izin kerja mereka dan dokumen legal perusahaan sponsor. READ MORE:3 Hal yang Perlu Diketahui Pasangan Pernikahan Campuran yang Ingin Menetap di Indonesia Keuntungan Memiliki KITAP Tentu saja, keuntungan yang paling nyata dari memiliki KITAP adalah Anda diizinkan tinggal di Indonesia tanpa harus memperpanjang visa dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, ada keuntungan-keuntungan lainnya: Anda bisa mengajukan KTP dengan masa berlaku lima tahun Anda bisa mendapatkan SIM dengan masa berlaku lima tahun Anda bisa membuka rekening bank lokal Anda bisa mengajukan kartu kredit Anda bisa mengajukan pinjaman Anda bisa menikmati harga lokal untuk objek wisata, membayar hanya sebagian dari yang biasa dibayar turis. Bagi mereka yang menikah dengan orang Indonesia: memenuhi syarat untuk kepemilikan properti bersama dengan pasangan Anda Berapa Lama Prosesnya? Prosesnya biasanya membutuhkan waktu tiga bulan. Dengan bantuan agensi seperti InCorp, Anda bisa melakukannya dengan lebih cepat, lancar dan mudah. Kami paham bahwa pengajuan visa bisa membuat Anda pusing, harus pergi ke banyak tempat, menyadari bahwa ada dokumen yang perlu dilengkapi pada saat-saat terakhir, ketidakjelasan peraturan dan masih banyak lagi. Saran kami, luangkan banyak waktu untuk membaca dan memahami semua persyaratan serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum KITAS Anda habis masa berlakunya untuk menghindari kekecewaan yang tidak perlu. Selain itu, pastikan juga Anda mendapatkan regulasi terakhir dari agensi atau kantor imigrasi lokal karena peraturan bisa saja berubah. Sponsor Lokal untuk Mendapatkan KITAP Seperti visa-visa lainnya di Indonesia, Anda membutuhkan sponsor lokal untuk mendapatkan KITAP. Mereka yang menikah dengan orang Indonesia memiliki pasangan sebagai sponsor, tetapi pensiunan harus mencari sponsor. InCorp Indonesia bisa menjadi sponsor Anda. Isi form di bawah ini, dan kami akan segera menghubungi Anda. InCorp dapat membantu Anda memenuhi semua syarat KITAP Indonesia melalui proses yang lancar dan cepat. Kami juga bisa menjadi sponsor Anda. Kirimkan pertanyaan dan permintaan Anda melalui form di bawah ini, konsultan kami akan dengan senang hati segera merespon dan membantu Anda mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Sisi Gelap Rekrutmen di Indonesia Human Resource | Rekrutmen Sisi Gelap Rekrutmen di Indonesia InCorp Editorial Team 11 Februari 2023 4 minute reading time Table of Contents Sisi Gelap Rekrutmen di Indonesia: Berbagai Tantangan yang Ada Di tengah cepatnya pertumbuhan lanskap bisnis di Indonesia, perusahaan dan profesional SDM di Indonesia saat ini dihadapi dengan tantangan-tantangan rekrutmen yang tak pernah berkesudahan. Jauh melebihi sekadar mempekerjakan karyawan, peran profesional SDM terus berkembang untuk bisa beradaptasi dengan persyaratan bisnis yang semakin banyak. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia, kualifikasi dan kompetensi tertentu dari calon karyawan – tenaga kerja asing, eksekutif, ekspat dan penduduk lokal – diperlukan agar bisa bekerja di Indonesia. Terutama bagi orang asing, proses untuk bisa bekerja dan tinggal di Indonesia tidaklah mudah karena adanya isu-isu terkait visa kerja, birokrasi dan peraturan tenaga kerja di Indonesia yang sering berubah dari waktu ke waktu. Dalam artikel ini, kami akan memberitahu Anda sisi gelap rekrutmen di Indonesia dan mengapa Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk mempekerjakan karyawan melalui outsourcing SDM dan PEO di Indonesia. Sisi Gelap Rekrutmen di Indonesia: Berbagai Tantangan yang Ada Tingkat Pengangguran yang Tinggi Ini kenyataannya: tingkat pengangguran di Indonesia tinggi sekali, terutama dalam pasar kerja untuk tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian karena begitu banyaknya lamaran kerja. Pada tahun 2016, sebanyak 30 juta lulusan SMA dan 10 juta lulusan universitas di Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dan siap untuk mulai bekerja. Celah Keahlian dan Talenta Tidak seperti di banyak negara berkembang lainnya, celah keahlian dan talenta sungguh nyata di Indonesia. Ada indikasi kuat bahwa profesional dengan keahlian tinggi, eksekutif level menengah dan senior di Indonesia sangat dibutuhkan, dan ada kekurangan talenta yang sangat besar di pasaran. Anda mungkin berpikir: ada banyak lulusan universitas setiap tahunnya (terjadi kenaikan sebesar satu juta jiwa dari tahun 2010 hingga 2015), celah tersebut seharusnya dapat terisi dengan mudah. Jawabannya, tidak juga. Hal ini disebabkan oleh kualitas dan sarana pendidikan yang ditawarkan oleh universitas-universitas di Indonesia seringnya tidak cukup: tidak memadainya sarana dan prasarana belajar mengajar, tenaga pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi dan bahan pelajaran yang kurang. Dan kasus yang hampir selalu terjadi, para lulusan terbaik sudah dipilih dan diambil oleh perusahaan-perusahaan besar bahkan sebelum mereka lulus dari universitas. Biaya Tinggi Celah keahlian dan talenta juga sangat memengaruhi bisnis di Indonesia, membuat rekrutmen menjadi semakin sulit dan bahkan mahal. Setiap tahunnya, biaya mempekerjakan karyawan terus naik. Ini karena perusahaan sekarang menawarkan gaji lebih tinggi dan tunjangan lebih menarik untuk menarik dan mempertahankan profesional dengan keahlian. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan meningkat drastis, namun pemasukan bisa tetap sama karena adanya staf yang tidak memiliki kualifikasi dan tidak produktif. Gelar Palsu Staf yang tidak memiliki kualifikasi sering ditemukan di perusahaan Indonesia dan ini bukan kebetulan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Cornell University, 52% karyawan di Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Salah satu faktor penyebab terbesarnya adalah beberapa karyawan yang tidak kompeten tersebut berhasil mengakali perusahaan dengan membeli gelar palsu saat ingin bergabung dengan perusahaan. Membeli gelar palsu di Indonesia bukanlah hal baru. Gelar palsu bisa dibeli dengan harga Rp 50 juta (USD 3.681). Masalah ini begitu serius sehingga mempekerjakan karyawan bisa menjadi mimpi buruk bagi perusahaan. Baik penduduk lokal maupun orang asing bisa membeli CV (resume), surat lamaran, diploma dan sertifikat lainnya secara online, hanya dengan menggerakkan kursor dan melakukan pembayaran yang cepat dan mudah. Memalsukan gelar adalah tindak kejahatan di Indonesia dan Anda bisa didenda sebesar Rp 500 juta atau dikurung dalam penjara selama 5 tahun. Walaupun isu ini masih terjadi di mana-mana, perusahaan berpengalaman seperti Cekindo tahu apa yang harus dilakukan agar tidak ditipu dengan dokumen palsu yang terlihat bagus. Ukuran Negara Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia, namun ini tidak berarti Anda bisa dengan lebih mudah menemukan kandidat ideal. Kandidat yang Anda cari bisa saja tinggal di kota lain atau bahkan mungkin di pulau yang berbeda dengan Anda. Hubungan keluarga dianggap penting di Indonesia, dan Anda tidak akan pernah tahu dengan pasti apakah kandidat yang Anda inginkan bersedia untuk pindah dari kota kelahirannya. Di tengah perkenomian dan pasar Indonesia yang terus berkembang pesat, perusahaan harus menggunakan cara yang lebih baik untuk mengahapi kendala-kendala utama dalam mempekerjakan karyawan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transisi fungsi SDM melalui outsourcing SDM dan PEO. Melalui kemitraan strategis ini, proses rekrutmen bisa menjadi lebih efektif dari segi biaya dan berkelanjutan untuk ke depannya. Isi form di bawah ini atau hubungi kami di +6221 30 061 585  dan kami akan membantu Anda menemukan kandidat ideal Anda. Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia Indonesia | Izin Usaha | Pendirian Bisnis | Registrasi Perusahaan Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia InCorp Editorial Team 29 Juli 2024 6 minute reading time Table of Contents Apa itu Kantor Perwakilan? Jenis Kantor Perwakilan di Indonesia Jenis Kantor Perwakilan di Indonesia Apa Pro dan Kontra Membuka Kantor Perwakilan di Indonesia Prosedur Mendirikan Kantor Perwakilan di Indonesia Mudahkan Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dengan InCorp Langkah strategis bagi perusahaan asing yang ingin memasuki pasar Indonesia adalah dengan mendirikan kantor perwakilan. Kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) merupakan pilihan yang menawarkan kehadiran lokal dengan biaya operasional lebih ringan daripada pendirian kantor cabang atau anak perusahaan penuh. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 (GR 2/2022) telah mengubah regulasi terkait KPPA, memperkenalkan empat jenis berbeda dengan fungsi dan batasan yang variatif, mengikuti jenis kantor perwakilan di Indonesia. KPPA merupakan entitas yang memfasilitasi perusahaan asing untuk melakukan kegiatan representatif, tidak termasuk transaksi komersial langsung. Hal ini memungkinkan perusahaan asing untuk membangun jaringan dan memahami pasar lokal tanpa harus mengambil tanggung jawab finansial penuh seperti yang dibutuhkan dalam mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan. Baca juga: Bagaimana Cara Berinvestasi di Indonesia Melalui Kantor Perwakilan? Apa itu Kantor Perwakilan? Kantor perwakilan berfungsi sebagai perpanjangan dari perusahaan asing di Indonesia. Badan usaha ini memungkinkan kegiatan seperti riset pasar, hubungan dengan mitra lokal, dan mempromosikan merek perusahaan induk. Perlu dipahami jika kantor perwakilan tidak dapat terlibat dalam kegiatan komersial, menghasilkan pendapatan, atau menandatangani kontrak secara langsung. Baca juga: Mendirikan Perusahaan bagi Investor Asing di Semarang: PT PMA, Perusahaan Lokal atau Kantor Perwakilan? Perbandingan Perseroan Terbatas-Penanaman Modal Asing, Perseroan Terbatas dan Kantor Perwakilan di Indonesia Jenis Kantor Perwakilan di Indonesia Jenis Kantor Perwakilan di Indonesia Berdasarkan regulasi baru, kini empat jenis kantor perwakilan yang bisa didirikan oleh investor asing di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) KPPA biasanya dibentuk bagi Anda yang ingin memiliki keberadaan pasar tanpa investasi modal dalam jumlah besar, sebelum memulai bisnis di Indonesia dengan PT PMA. KPPA adalah kantor perwakilan umum apabila dibandingkan dengan jenis kantor perusahaan perdagangan asing yang dibentuk untuk tujuan-tujuan manajemen. Untuk mendirikan KPPA di Indonesia, Anda harus menyerahkan aplikasi ke BKPM melalui direktur atau manajemen perusahaan asing atau direktur di Indonesia bisa Anda tunjuk sebagai perwakilan perusahaan. Anda juga bisa berkonsultasi dengan pengacara untuk tujuan ini karena prosesnya mungkin bisa menjadi agar rumit. KPPA harus berlokasi di ibu kota provinsi, di dalam gedung perkantoran. Lisensi KPPA berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas dengan periode masa berlaku yang telah dijelaskan secara spesifik di surat penunjukkan. Lisensi ini hanya bisa diperpanjang untuk 2 tahun maksimum sebelum Peraturan 13/2017 mulai berlaku. KPPA berfungsi untuk: Mengawasi, bekerja sama, mengatur, berkoordinasi dan mewakili perusahaan induk atau cabangnya di luar negeri. Mempersiapkan pembentukan dan pengembangan perusahaan milik asing di Indonesia. KPPA tidak diizinkan untuk: Menjadi anggota manajemen perusahaan, cabang atau anak perusahaan di Indonesia. Memperoleh penghasilan melalui penjualan atau pembelian transaksi dan sumber lainnya di Indonesia. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KP3A) memiliki tiga jenis: agen penjualan, agen manufaktur, dan agen pembelian. Agen penjualan bertugas dalam promosi dan kerja sama, agen manufaktur melakukan survei pasar, dan agen pembelian mengawasi aktivitas terkait. Namun, pendirian KP3A di Indonesia tidak mengizinkan kegiatan perdagangan atau penjualan langsung. Perbedaan utama antara KP3A dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah KP3A dapat membuka kantor cabang di berbagai lokasi di Indonesia, sementara KPPA tidak memiliki kewenangan tersebut. Untuk mendirikan KP3A, diperlukan perorangan dengan latar belakang pendidikan universitas dan pengalaman yang relevan. Fungsi KP3A adalah mempromosikan produk dari perusahaan induknya di luar negeri di pasar Indonesia. Proses pendiriannya mirip dengan KPPA, tetapi dokumen yang diajukan harus disahkan notaris di negara asal dan dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Untuk dapat mengajukan KP3A, lisensi bernama SIUP3A dibutuhkan. Ada beberapa jenis SIUP3A tergantung pada fungsi kantor Anda. SIUP3A Sementara – berlaku selama 2 bulan sejak tanggal penerbitan SIUP3A Kantor Pusat – berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan SIUP3A Kantor Cabang & SIUP3A lanjutan – berlaku hingga 3 tahun sejak tanggal penerbitan kecuali dinyatakan sebaliknya dalam surat penunjukkan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) Jika Anda memiliki perusahaan konstruksi dengan kualifikasi B untuk Perencana atau B2 untuk Pelaksana, Anda bisa mendaftar BUJKA. Berbeda dengan KP3A dan KPPA, BUJKA memungkinkan Anda menjalankan proyek di Indonesia melalui operasi gabungan dengan perusahaan konstruksi lokal (100% milik Indonesia). Izin ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang, dengan biaya antara 5.000 hingga 10.000 USD tergantung bidang bisnisnya. BUJKA juga mengizinkan riset pasar dan kerja sama dengan perusahaan serta institusi lain, termasuk pengadaan layanan konstruksi dan penugasan tenaga kerja Indonesia maupun asing. Aplikasi dan dokumen harus diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Biaya administratif untuk izin ini berkisar antara 5.000 hingga 10.000 USD masing-masing untuk layanan konsultasi konstruksi dan layanan pelaksanaan konstruksi. Pengajuan lisensi BUJKA membutuhkan lebih banyak dokumen dibandingkan dengan jenis kantor lainnya dan Anda harus membuktikan bahwa perusahaan Anda memiliki reputasi bagus dengan operasi yang lebih besar. Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (JPTLA) Perusahaan asing yang mengkhususkan diri dalam layanan pendukung listrik (EESS) mungkin mempertimbangkan untuk mendirikan JPTLA – kantor perwakilan khusus di Indonesia. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi peluang pasar dan membangun hubungan dengan mitra lokal, yang potensial membuka jalan untuk operasi lebih lanjut. JPTLA dapat terlibat dalam tiga kegiatan kunci: Konstruksi: Membangun dan menginstal infrastruktur listrik untuk proyek besar dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah (sekitar US$6,9 juta). Konsultasi: Memberikan saran ahli tentang pemeliharaan dan instalasi listrik untuk proyek dengan nilai lebih dari 10 miliar rupiah (sekitar US$696.000). Pemeliharaan: Memastikan operasi yang lancar dari sistem listrik. Baca juga: Mendirikan Kantor Perwakilan Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia Panduan Lengkap Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia Apa Pro dan Kontra Membuka Kantor Perwakilan di Indonesia Pro Kepemilikan asing 100% diizinkan Biaya minimum, tidak dibutuhkan investasi Pemegang saham dan direktur tidak perlu Inkorporasi dan pendirian yang cepat Pembentukan kehadiran pasar di indonesia tidak mahal Sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia Bisa mengajukan izin tinggal terbatas (KITAS) untuk eksekutif asing Kontra Kegiatan penjualan dan bisnis yang terbatas Kegiatan pemasaran atau pengawasan yang terbatas Sponsor pekerja asing terbatas (untuk setiap ekspat yang bekerja di kantor di Indonesia, Anda perlu mempekerjakan tiga karyawan lokal) Prosedur Mendirikan Kantor Perwakilan di Indonesia Berikut panduan singkat untuk mendirikan kantor di Indonesia: KPPA/KPPA MIGAS Meminta surat persetujuan dari BKPM untuk lisensi KPPA Memperoleh surat domisili dari kecamatan lokal Pengacara untuk menandatangani aplikasi Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KP3A Mengajukan lisensi sementara KP3A di BKPM Memperoleh surat domisili dari kecamatan lokal Pengacara untuk menandatangani aplikasi Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memperoleh lisensi permanen KP3A BUJKA Aplikasi ditinjau dan membayar pajak pemerintah Memperoleh lisensi BUJKA Memperoleh surat domisili dari kecamatan lokal Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan Baca juga: Mendirikan Kantor Virtual di Indonesia Kini Sudah Legal Mudahkan Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dengan InCorp Mudahkan pendirian kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia bersama InCorp. Kami siap membantu Anda membuka kantor cabang, KPPA, atau jenis kantor perwakilan lainnya dengan efisien dan cepat.Tertarik untuk mendirikan kantor perwakilan perdagangan asing di Indonesia? Konsultasi gratis dengan konsultan kami yang berpengalaman! Hubungi InCorp Indonesia untuk informasi lebih lanjut. Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Bali Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Dana Moneter Internasional Tahun 2018 Berita Hukum Terbaru Bali Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Dana Moneter Internasional Tahun 2018 InCorp Editorial Team 11 Februari 2023 3 minute reading time Table of Contents Ini Adalah Hal Besar! Pertemuan Dapat Diikuti Secara Langsung dan Online Keuntungan untuk Bali dan Indonesia? Bali Siap! Pertemuan Dana Moneter Internasional (DMI) merupakan acara tahunan di mana Dana Moneter Internasional (DMI) dan Grup Bank Dunia bertemu untuk membahas isu-isu dunia yang berkaitan dengan keuangan, pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Continue reading “Bali Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Dana Moneter Internasional Tahun 2018” Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Kembangkan Bisnis Anda: Kawasan Industri di Indonesia Indonesia | Pendirian Bisnis | Registrasi Perusahaan | Semarang Kembangkan Bisnis Anda: Kawasan Industri di Indonesia InCorp Editorial Team 11 Februari 2023 3 minute reading time Table of Contents Tinjauan Manfaat-Manfaat yang Ditawarkan Kawasan Industri di Indonesia Kawasan Industri Kendal di Semarang Kawasan industri di Indonesia dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian dan persaingan pasar. Akselerasi industri ini mampu memberikan kerangka institusi, infrastruktur modern dan layanan yang tidak bisa didapatkan di ranah lainnya di Indonesia. Sebagai hasilnya, memiliki pabrik manufaktur yang berada di area yang sempurna berperan sangat penting dalam membangun bisnis Anda menuju kesuksesan. Dengan adanya kemudahan investasi dalam area-area ini serta sejumlah insentif melalui paket pembaruan, kawasan industri menjadi semakin menarik bagi para investor. Dalam artikel ini, Anda akan memahami lebih jauh mengenai manfaat-manfaat yang bisa Anda nikmati jika Anda memberikan kediaman permanen untuk pabrik Anda di salah satu kawasan industri dengan lokasi strategis. Tinjauan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 24/2009 mendefinisikan kawasan industri sebagai area di mana kegiatan industri berjalan, yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang lengkap. Kawasan industri dikembangkan dan dikelola oleh pengembang terkemuka dan terkadang pengembang multinasional. Statistik dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menunjukkan bahwa secara keseluruhan ada 73 kawasan industri di 20 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketua HKI Sanny Iskandar menyatakan terlihatnya kemajuan yang cepat untuk sejumlah industri dalam kawasan-kawasan industri tersebut, seperti industri makanan dan minuman, komponen otomotif dan barang konsumsi. Terutama untuk perusahaan otomotif berskala besar, dibutuhkan setidaknya 100 hektar lahan industri untuk membangun satu pabrik otomotif. Manfaat-Manfaat yang Ditawarkan Kawasan Industri di Indonesia Selain insentif menarik yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada investor, Kawasan Industri juga menawarkan sebuah cara yang efisien dan efektif dari segi biaya bagi Anda untuk membangun pabrik Anda. Ini beberapa manfaat utamanya: Infrastruktur dan Fasilitas Lengkap Fasilitas dan infrastruktur yang terintegrasi tersedia di kawasan industri bagi pabrik untuk menggunakan listrik, gas, air dan jalan raya dengan mudah karena dibangun untuk perkembangan area-area tersebut. Oleh karena itu, infrastruktur yang ada memberi kesempatan kepada para investor untuk menghemat biaya karena tidak perlu lagi membangun infrastruktur dari awal. Selain itu, kawasan industri berada di lokasi yang memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk transportasi dan distribusi produksi pabrik karena dekat dengan pelabuhan utama dan jalan raya. Lisensi Konstruksi Tidak Diwajibkan Banyak persetujuan lisensi manufaktur bergantung pada lokasi tempat Anda akan membangun pabrik. Hal menyenangkan lainnya dari membangun pabrik di kawasan industri adalah Anda tidak perlu mendapatkan izin bangunan untuk melakukannya. Hal ini bukan hanya menghemat modal investasi awal yang berjumlah besar, tetapi juga mempercepat proses Anda memasuki pasar Indonesia. Selain izin bangunan, kebanyakan Kawasan Industri telah memperoleh izin lingkungan. Ini adalah manfaat besar dibandingkan membangun pabrik di area tertentu yang mungkin melarang kegiatan operasional pabrik. Misalnya, kawasan hunian seringkali tidak mengizinkan adanya pembangunan properti. Lahan Sudah Ada Mencari lahan dan menjadikannya milik Anda untuk pembangunan pabrik manufaktur mungkin adalah bagian tersulitnya. Proses birokrasinya panjang dan melelahkan. Selain itu, Anda mungkin juga harus berhadapan dengan penduduk di sekitar pabrik jika mereka mengklaim bahwa kegiatan operasional pabrik dianggap mengganggu. Oleh karena itu, membangun pabrik di kawasan industri yang telah memenuhi semua kriteria dan peraturan yang berlaku akan membantu Anda menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan demikian, Anda tidak merasa tertekan dan dapat menjalankan bisnis dengan baik menuju kesuksesan. Insentif Pemerintah yang Menarik Peraturan Pemerintah No. 142/2015 mengenai kawasan industri diberlakukan untuk menjamin insentif pajak bagi investor yang membangun pabrik di kawasan industri. Jumlah insentif pajak didasarkan pada pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Insentif yang diberikan termasuk pembebasan atau pengurangan pajak pemerintah lokal. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), biaya untuk Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), dll. Kawasan Industri Kendal di Semarang Kawasan Industri Kendal di bisa menjadi salah satu kawasan industri terbaik untuk membangun pabrik Anda dan berbisnis di Indonesia karena faktor harga yang bersaing, integrasi dan keberlanjutan. Kawasan Industri ini dibuka pada tahun 2016 dan sejak saat itu telah menjadi tempat yang banyak dicari para investor dari berbagai belahan dunia. Kawasan Industri ini menjadi investasi besar pertama antara Indonesia dan Singapura. Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Semarang memiliki lokasi strategis karena terletak dekat dari pusat transportasi utama dan terhubung dengan negara-negara tetangga. Mencari kawasan industri untuk memulai bisnis Anda di Indonesia? Cekindo siap membantu Anda. Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Cara Registrasi Produk Kesehatan di Indonesia Indonesia | Peralatan Medis | Registrasi Produk Cara Registrasi Produk Kesehatan di Indonesia InCorp Editorial Team 1 Februari 2024 6 minute reading time Table of Contents Siapa Saja yang Menerapkan Peraturan? Persyaratan untuk Registrasi Produk Kesehatan Evaluasi Risiko Nomor Izin Edar Pengawasan setelah Memasuki Pasar Populasi yang terus berkembang, ekonomi yang terus tumbuh dan sektor kesehatan yang masih jauh dari berkembang menjadi kombinasi sempurna untuk bisnis produk kesehatan di Indonesia. Karena produksi domestik lebih berorientasi pada produk sekali pakai, produk kesehatan yang bernilai tinggi dan alat kesehatan modern harus diimpor. Kenyataan ini memberikan peluang bagus bagi manufaktur asing yang mengincar pasar yang dapat memberikan keuntungan. Namun, ada beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil bagai mereka yang ingin merambah bisnis ini karena industri medis menerapkan peraturan yang sangat ketat. Siapa Saja yang Menerapkan Peraturan? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan alat dan produk kesehatan sebagai: Instrumen aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia, dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Definisi umum ini dinyatakan dalam Peraturan No. 1190/MENKES/PER/VIII/2010 pasal 1 dan 3 yang mengatur tentang alat kesehatan dan produk rumah tangga yang ditentukan lebih lanjut dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah institusi pemerintah lainnya yang bertanggung jawab dalam mengawasi produk kesehatan. Perannya adalah untuk mengevaluasi apakah semua produk memenuhi persyaratan untuk memasuki pasar Indonesia. Selain itu, tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan kualitas dan keamanan, meningkatkan ketersediaan serta kemampuan untuk membeli produk kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. READ MORE:Registrasi Produk Alat Kesehatan – Studi Kasus EOS Lens Persyaratan untuk Registrasi Produk Kesehatan Wirausahawan yang ingin memperdagangkan alat kesehatan di Indonesia harus memiliki beberapa izin usaha atau lisensi sebelum melakukan pendaftaran dengan Kementerian Kesehatan. Dokumen-dokumen yang penting adalah: Izin Usaha Perusahaan asing tidak diizinkan melakukan bisnis penjualan produk kesehatan di Indonesia kecuali mereka mendirikan PT PMA atau menemukan distributor lokal. Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan salah satu prasyarat untuk menjalankan PT PMA. Selain itu, jika ingin menjalankan bisnis di sektor kesehatan, Anda harus menyadari adanya Daftar Investasi Negatif yang mengatur persentase maksimum untuk saham asing di perusahaan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, di mana saham asing maksimumnya adalah 49 persen. Lisensi Registrasi (ASEAN Common Submission Dossier Template) Indonesia telah mengikuti kebijakan registrasi negara-negara ASEAN, yang berarti pendaftar alat kesehatan diwajibkan untuk menyampaikan banyak informasi kepada otoritas ASEAN yang berwenang. Common Submission Dossier Templates (CSDT) adalah sebuah platform untuk melakukan registrasi dengan Health Sciences Authority (HSA) yang bertanggung jawab akan hal ini. Izin Usaha Manufaktur Izin usaha ini memastikan bahwa produk kesehatan memenuhi standar Indonesia dan internasional sehubungan dengan kualitas, efektivitas dan keamanan. Ini adalah sertifikat internasional yang diatur oleh ISO 13485 yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2016 oleh ISO yang menangani alat kesehatan, sistem manajemen kualitas dan persyaratan untuk tujuan peraturan. Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) IPAK diterbitkan berdasarkan kegunaan alat kesehatan yang ditanyakan. Izin Usaha Manufaktur yang telah dibahas sebelumnya harus diperoleh terlebih dahulu sebelum mengajukan IPAK. Alat kesehatan dapat digolongkan sebagai salah satu dari kategori-kategori berikut: elektromedik dengan radiasi elektromedik tanpa radiasi non elektromedik steril non elektromedik non steril produk diagnostik in vitro Setelah mendapatkan semua izin di atas dan saat menyerahkan dokumen lainnya yang dibutuhkan (deklarasi kesesuaian, informasi manufaktur, deskripsi alat, pelabelan alat, verifikasi dan validasi desain, dsb.), Kementerian Kesehatan akan menyetujui registrasi Anda. Namun, beberapa langkah lagi harus diambil sebelum Anda bisa menandatangani kesepakatan bisnis pertama Anda. READ MORE:Sistem Registrasi Produk dan Regulasi Produk di Indonesia Evaluasi Risiko Proses memasuki pasar yang birokratis telah dipermudah, sampai tahapan tertentu, oleh keselarasan peraturan di Indonesia dengan peraturan yang diterapkan negara-negara lain di ASEAN di bawah ASEAN Medical Device Directive (AMDD). Selain itu, AMDD telah membawa perubahan terhadap klasifikasi produk kesehatan berdasarkan risiko yang bisa timbul jika tidak ditangani dengan tepat. Tiga kategori sebelumnya telah digantikan dengan sistem evaluasi empat golongan. Golongan A – Risiko rendah Produk dan alat kesehatan yang tidak memberikan bahaya serius jika salah digunakan, seperti kapas, perban, kasa, pembalut, tongkat jalan dan alat yang lebih mahal seperti kursi roda atau kasur khusus. Produk dan alat kesehatan yang termasuk dalam kelompok ini sangat luas, dan evaluasinya fokus terutama pada kualitas dan/atau daya tahan. Golongan B – Risiko rendah hingga sedang Produk dan alat kesehatan yang bisa berdampak terhadap kesehatan pasien jika terjadi malfungsi atau tidak digunakan dengan tepat. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kasur elektrik rumah sakit, masker bedah dan sarung tangan, jarum suntik, cairan hemodialisis dan masih banyak lagi. Uji klinis tidak dilibatkan dalam proses evaluasi instrumen kesehatan. Namun, serangkaian persyaratan harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan produk. Golongan C – Risiko sedang hingga tinggi Alat modern yang mungkin memberikan dampak serius namun tidak fatal terhadap kesehatan pasien jika dioperasikan tanpa pengetahuan yang diperlukan. X Rays, ECGs, sistem pemantauan pasien inap, implan ortopedik, kontak lens, oksimeter dan banyak alat lainnya masuk dsalam golongsn ini. Produk-produk ini harus melalui proses evaluasi yang kompleks, termasuk analisis risiko, dan pembuat produk harus memberikan fakta keamanan. Namun, uji klinis masih belum diperlukan. Golongan D – Risiko tinggi Penggunaan secara tidak profesional untuk produk dan alat kesehatan dalam golongan ini dapat berakibat fatal bagi pasien atau staf medis. CT scans, MRIs, kateter jantung, stent jantung, tes HIV, alat pacu jantung, pengisi dermal dan banyak instrumen kesehatan lainnya menimbulkan risiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan proses evaluasi yang panjang sebelum mereka bisa didistribusikan. Selain itu, uji klinis, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal dan analisis risiko harus dilakukan dan fakta keamanan harus disajikan untuk mendapatkan persetujuan secara lancar. Ingatlah bahwa evaluasi dikenakan biaya. Jumlahnya tergantung pada golongan, dan harus dibayar sebelum mengurus dokumen. READ MORE:Panduan Informasi Nutrisi di Label Produk Makanan dan Minuman Nomor Izin Edar Produk yang telah terdaftar bahkan tidak bisa dipertimbangkan untuk pasar Indonesia kecuali Anda telah mendapat Nomor Izin Edar (NIE). NIE menjamin kepatuhan terhadap persyaratan pelabelan dan pengepakan dan memastikan bahwa kondisi tertentu yang berbeda untuk setiap kelas serta kondisi khusus untuk alat-alat tertentu telah dipenuhi. Secara umum, laporan elektronik mengenai produk Anda harus disampaikan setiap 6 bulan. Selain informasi dasar seperti nama produk, nomor produksi, tanggal kedaluwarsa, dsb., data tambahan mengenai manufaktur dan distributor juga harus disajikan. Komponen utama alat kesehatan, indikasi kegunaan dan peringatan serta pencegahan yang dirasa perlu saat menggunakan produk juga harus diikutsertakan. Kementerian Kesehatan juga mewajibkan penerjemahan teks terkait dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Karena kondisinya berbeda untuk jenis produk yang berbeda, bukanlah tugas yang mudah untuk mematuhi semua peraturan dan berhadapan dengan birokrasi. Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan jasa profesional yang ditawarkan InCorp untuk membantu Anda, sehingga Anda bisa yakin bahwa proses legal berjalan selancar mungkin. Pengawasan setelah Memasuki Pasar Setelah produk diluncurkan, produk tersebut tetap akan mendapat pengawasan dari pihak berwenang terkait. Pemantauan dilakukan sesuai panduan ASEAN AMDD, dan ini termasuk pengambilan sampel, penjagaan dan pengiklanan untuk memastikan kualitas permanen. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kesempatan berbisnis di sektor kesehatan di Indonesia atau jika Anda membutuhkan bantuan untuk memperkenalkan produk Anda ke pasar lokal, segera hubungi InCorp. Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.
Home Blog Syarat Menjadi Importir: Lisensi Bisnis Impor di Indonesia Izin Impor | Izin Usaha | Pendirian Bisnis Syarat Menjadi Importir: Lisensi Bisnis Impor di Indonesia InCorp Editorial Team 29 Juli 2024 6 minute reading time Table of Contents Prospek Ekonomi Perdagangan Indonesia Apa Saja Syarat Menjadi Importir? Jenis Izin Impor yang legal di Indonesia Langkah Mendapatkan Izin Importir Pembatasan Kegiatan Impor di Indonesia Pajak Impor di Indonesia Layanan Impor Undername dari InCorp Pengusaha perlu melengkapi syarat menjadi importir untuk bisnis impor di Indonesia. Syarat ini harus dilampirkan untuk mendapatkan izin atau lisensi usaha impor, baik untuk pengusaha lokal maupun asing. Tanpa izin atau lisensi bisnis impor, perusahaan tidak bisa beroperasi secara optimal. Bea cukai dapat menahan barang masuk ke Indonesia jika tidak ada izin impor, tanpa memperdulikan ukuran atau jenis barang. Lengkapi syarat menjadi importir saat membentuk perusahaan impor. Pastikan juga Anda mengetahui izin impor yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Baca juga: Prosedur Perizinan untuk Impor dan Ekspor Minyak, Gas dan Bahan Bakar Lain di Indonesia Prospek Ekonomi Perdagangan Indonesia Pada tahun 2017, Indonesia meraih peringkat delapan dalam ekonomi terbesar dunia berdasarkan daya beli. Selama delapan tahun terakhir, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun. Pertumbuhan yang konsisten dan ketersediaan sumber daya alam membantu Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi Indonesia, dengan total nilai ekspor dan impor sebesar 37% dari PDB. Mendirikan badan usaha importir dapat memaksimalkan peluang yang ada. Baik pelaku usaha lokal maupun asing dapat berpartisipasi dalam perdagangan dengan menunjuk agen, distributor, atau importir. Apa Saja Syarat Menjadi Importir? Persyaratan impor barang bagi perusahaan lokal maupun asing cukup terbilang mudah. Pelaku usaha hanya perlu perlu melengkapi data berdasarkan dokumen-dokumen bisnis yang dimiliki. Akta Perusahaan: Dokumen legal yang menunjukkan pendirian perusahaan. Nomor Induk Berusaha (NIB): Nomor yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Nomor yang digunakan untuk keperluan perpajakan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): menjadi landasan izin impor terkait pengiriman produk ke Indonesia dari luar negeri. Di dalam izin usaha tersebut terdapat ketetapan mengenai jumlah barang yang mendapatkan izin untuk diimpor. Angka Pengenal Importir (API): Diperlukan untuk mengimpor barang ke Indonesia. Registrasi Importir yang Telah Resmi: Disertai dengan nomor registrasi importir yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Jenis Izin Impor yang legal di Indonesia Mengikuti regulasi Menteri Perdagangan Indonesia, Angka Pengenal Importir (API) adalah izin wajib bagi perusahaan importir. Saat ini, importir juga berperan sebagai perwakilan perusahaan manufaktur asing, membuka peluang usaha yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tanpa API, kegiatan impor di Indonesia ilegal. API berfungsi sebagai catatan data importir dan kegiatan bisnisnya. Semua kegiatan impor dilarang jika importir tidak dapat menunjukkan API. Perusahaan importir perlu memahami dua jenis API: API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P). Sejak 1 Januari 2016, Menteri Perdagangan menerbitkan dua regulasi lisensi impor baru dan perubahan terkait aktivitas perdagangan dalam regulasi Kementerian Perdagangan 70/2015. 1. API-U API-U berguna untuk memberi izin perusahaan dalam mengimpor barang yang digunakan untuk tujuan dagang secara langsung di Indonesia. Sebelum regulasi baru resmi diterapkan, perusahaan dengan API-U hanya bisa mengimpor sekelompok barang tertentu yang dijelaskan secara spesifik dalam Peraturan Perdagangan. Kini pemilik API-U dapat mengimpor barang-barang dari beberapa bagian yang lain dengan kode HS. Selain itu, syarat menjadi importir yang memiliki API-U tidak perlu lagi memiliki hubungan khusus dengan pemasok luar negeri seperti sebelumnya. Hubungan khusus ini dulunya diwajibkan dan dibentuk melalui beberapa perjanjian, seperti perjanjian pemasok, agensi atau distributor, dan perjanjian bisnis lainnya. 2. API-P API-P adalah izin impor yang dibutuhkan perusahaan industri untuk mengimpor barang dari luar negeri. Produk impor ini hanya dapat digunakan untuk keperluan internal seperti manufaktur. Biasanya, barang yang diimpor di bawah API-P adalah bahan mentah atau pendukung untuk kegiatan produksi dan operasional. Berdasarkan Peraturan Perdagangan, barang impor untuk industri di bawah API-P tidak boleh dijual langsung ke pihak ketiga. Namun, ada dua pengecualian yang membuat aturan ini tidak berlaku, terutama jika barang impor diterima dengan insentif pembebasan bea masuk. Perusahaan harus menunjukkan bukti penggunaan barang impor untuk keperluan internal selama minimal 2 tahun setelah tanggal Formulir Deklarasi Impor, atau menginformasikan bahwa barang tersebut hanya digunakan untuk uji coba pemasaran atau sebagai pelengkap pengembangan bisnis di Indonesia. Baca juga: Masih Perlukah Pembaruan Lisensi Tahunan untuk Registrasi Perusahaan? Langkah Mendapatkan Izin Importir Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, otoritas yang berwenang mengatur impor di Indonesia adalah Kementerian Perdagangan, yang melakukan kegiatan dagang seperti registrasi dan perkembangan pasar. Badan berwenang lain yang juga memiliki peran penting dalam regulasi impor dan perdagangan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pertanian, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Bagi pengusaha asing, mendapatkan API-U atau API-P adalah hal krusial. Proses ini memakan waktu 4-5 bulan, menghambat impor barang dari luar negeri. Penting bagi pengusaha untuk memahami langkah-langkah dan waktu yang diperlukan dalam mendapatkan lisensi impor. Pendririan PT atau PT PMA di Indonesia (6 minggu) Mendapatkan izin usaha tetap (IUT). Lisensi ini hanya berlaku untuk pengajuan API-U (1-2 minggu) Mengajukan lisensi impor API-U atau API-P (1 minggu) Mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) (4 minggu) Mendapatkan rekomendasi dari DEPTAN Kementerian Pertanian (hanya untuk kategori tertentu seperti makanan atau produk anak-anak) (4 minggu) Persetujuan oleh otoritas lain, tergantung pada kategori produk (misal: Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk produk makanan) (3 minggu) Disetujui oleh Kementerian Perdagangan Pembatasan Kegiatan Impor di Indonesia Meskipun perdagangan antar negara merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia. Tidak semua produk dapat diterima maupun dikirim sebagai bagian ekspor impor. Pemenuhan syarat menjadi importir juga perlu mengetahui tentang pembatasan impor di Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi yang perlu para importir pahami terkait pembatasan impor di Indonesia. Nomor Pengenal Impor Khusus Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah merupakan syarat menjadi importir yang wajib dipenuhi untuk produk tertentu. Importir yang mengirim: beras, jagung, kacang kedelai, gula, tekstil dan produk tekstil, elektronik dan komponennya perlu menyertakan NPIK. Jika tidak, semua barang tersebut dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Selain API dan NPIK, untuk barang-barang spesifik ini, pengurasa importir harus mencari tahu kementerian mana yang harus dikunjungi untuk mendapatkan sertifikat yang sesuai saat memulai bisnis di Indonesia sebagai importir. Barang-Barang yang Dilarang Barang-barang di bawah ini dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Sanksi berat berlaku bagi para pelanggar hukum yang sengaja mengimpor barang terlarang ke Indonesia. Materi pornografi Obat-obatan terlarang dan narkotika Materi yang bersifat politik Senjata termasuk yang digunakan untuk olahraga dan berburu (dibutuhkan izin khusus) Bahan peledak, senjata api dan amunisi (dibutuhkan izin khusus) Pajak Impor di Indonesia Tarif impor berbeda-beda di Indonesia, dimulai dari 0 hingga 40%, tergantung pada kategori produk dengan kode HS yang Anda impor ke Indonesia. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) termasuk 10% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 2.5% pajak penghasilan. Baca juga: Cara Mendapatkan Izin Impor di Indonesia Layanan Impor Undername dari InCorp Untuk mendapatkan izin impor di Indonesia, banyak hal yang perlu para pengusaha penuhi, terutama bagi importir asing. InCorp Indonesia menawarkan layanan importir undername untuk mempermudah akses izin impor bagi pengusaha asing. Kami menyediakan semua persyaratan legal dan nomor induk yang diperlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri ke Indonesia. Dengan tim berpengalaman dalam kegiatan impor, kami mengurus pendaftaran dan perizinan dengan efisien, memastikan barang impor Anda melewati proses kepabeanan dan pajak dengan lancar. Hubungi kami sekarang untuk mendiskusikan bagaimana kami dapat mendukung bisnis impor Anda Read Full Bio Pandu Biasramadhan Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.