Cara memiliki Properti di Indonesia

Investasi properti di Indonesia masih menarik bagi banyak investor. Namun, masih ada masalah yang membuat investor khawatir: Aturan sekarang di kedua pihak dan kepemilikan membuat Indonesia kurang menarik bagi pemodal asing.

Bagaimana cara memiliki properti di Indonesia?

Indonesia menggunakan sistem hak dan kepemilikan untuk jangka waktu 25 tahun, yang dapat diperpanjang 20 tahun dan kemudian 25 tahun lagi (UU No. 40 1996). Ini adalah hal yang rumit bagi investor asing. Melalui Kementerian Perumahan (Kemenpera), pemerintah mendukung penyediaan usulan ruang ditambahkan ke kepemilikan properti oleh orang asing.

Kebijakan saat ini telah mencegah sektor properti di Indonesia dari memaksimalkan potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan devisa. Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut melalui Departemen situs resmi Perumahan dan situs badan pertanahan nasional, yang disebut BPN.

Jika pemerintah ingin menjalankan program investasi tanah di Indonesia terbuka untuk investor asing, harus memiliki rencana induk yang jelas. Beberapa hal yang perlu ditentukan adalah lokasi investasi, investasi minimum, dan batas lahan minimal.

Beberapa alternatif kebijakan kepada pemerintah membuka program kepemilikan properti bagi investor asing adalah sebagai berikut:

• Lokasi terbatas ke Jakarta, Bali dan Batam

• Kepemilikan tanah Minimum setidaknya 150 m2

• Harga jual properti ini setidaknya US $ 250.000

• Waktu kepemilikan sampai dengan 70 tahun

Apa manfaat untuk pemerintah melaksanakan sebuah program kepemilikan properti di Indonesia bagi investor asing?

Beberapa manfaat yang diperoleh oleh program pemerintah meliputi:

• Kepemilikan properti oleh pemodal asing telah berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp. 24 triliun. Nilai penerimaan pajak yang berasal dari hasil perkalian harga rumah minimal untuk orang asing sebesar US $ 500.000. Lebih dari 10.000 unit yang dijual per tahun dengan 40 persen komponen pajak properti.

Komponen pajak ini terdiri dari

• 10 persen PPN, PPH 5 persen (semua penghasilan yang diperoleh dari orang pribadi atau badan atas akuisisi tanah dan / atau bangunan, dikenakan pajak dalam jumlah 5% untuk harga penjualan tanah),
• 5 persen BPHTB (BPHTB dikenakan pada pembelian tanah dan bangunan atau jumlah 5% untuk harga tanah setelah perolehan nilai dikurangi objek pajak. Anda dapat menghubungi notaris setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci.)
• Pajak Penjualan atas Barang Mewah 20 persen (barang-barang mewah adalah barang yang tidak barang kebutuhan pokok secara umum dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Properti disertakan.)

• Ada banyak jenis pekerjaan yang bisa tumbuh jika properti dalam negeri dapat dimiliki oleh orang asing, seperti teknik, arsitektur, bisnis transportasi dan bangunan pemasok bahan baku. Sektor pariwisata juga akan tumbuh karena pengaruh peningkatan asing yang datang ke Indonesia dan memiliki tempat tinggal.

Bagaimana proses bergabung dengan program kepemilikan tanah dan properti di Indonesia bagi investor asing?

Berikut adalah beberapa aturan untuk membeli properti di Indonesia bagi orang asing:

• Ketika orang asing membeli properti di Indonesia, sertifikat adalah sertifikat hak digunakan dengan jangka waktu 25 tahun. Ini dapat diperpanjang dengan maksimal 20 tahun, dan perpanjangan akhir untuk 25 tahun (Total 70 tahun).

• Menggunakan sertifikat tepat untuk pemodal asing membutuhkan persyaratan sebagai berikut:

• PASPOR
• KITAS

• Jika pemodal asing berinvestasi di Indonesia di bawah perusahaan terbatas lokal, sertifikat adalah sertifikat hak atas tanah (disebut HGB) yang memiliki jangka waktu maksimal 30 tahun, yang dapat diperpanjang untuk maksimal 20 tahun. Untuk semua properti yang dibeli oleh investor asing, nama sertifikat adalah sertifikat hak atas tanah (HGB) yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional. Hal ini berlaku berdasarkan periode waktu yang dijelaskan di atas.

Cekindo dapat membantu Anda untuk mendapatkan sertifikat setelah pembelian dan memberikan bantuan ahli dalam menentukan rencana kepemilikan paling cocok.