6 Hal yang Perlu Anda Tahu tentang APBN Indonesia 2020

Parlemen Indonesia telah menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 pada bulan September, mengalokasikan USD 180 miliar untuk pemerintahan tahun berikutnya – 3% kenaikan dari anggaran 2019 – untuk mencegah kemunduran ekonomi yang disebabkan perang dagang dunia dan risiko resesi di negara-negara maju.

Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan ke-10 terbesar di dunia, Indonesia telah menetukan target defisit anggaran sebesar USD 22 miliar pada 2020, sekitar 1,76% dari PDB, yang lebih rendah daripada defisit anggaran 2019 sebesar 1,94%. Persetujuan APBN 2020 juga menjadi tujuan pemerintah untuk meningkatkan lanskap ekonomi domestik dengan berinvestasi dalam infrastruktur, sumber daya manusia dan birokrasi yang tak korup dan efisien.

Berikut adalah enam perubahan penting dalam APBN 2020 yang perlu diketahui seluruh penduduk dan wajib pajak di Indonesia.

APBN 2020: 6 Perubahan yang Berdampak terhadap Penduduk dan Wajib Pajak di Indonesia

1. Kartu Jaminan Sosial Baru

APBN 2020 memungkinkan pemerintah menyediakan tiga jenis kartu jaminan sosial baru bagi penduduk Indonesia berpenghasilan rendah. Mereka adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako.

Pemerintah telah mencadangkan USD 473 juta untuk menyediakan KIP Kuliah bagi 818.000 pelajar. Melengkapi KIP saat ini yang membantu pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengenyam pendidikan di SD dan SMP, KIP Kuliah juga bertujuan membantu pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Sementara untuk Kartu Pra Kerja, pemerintah Indonesia mencadangkan USD 700 juta untuk menyediakan kartu ini bagi kurang lebih dua juta orang. Pekerja berpenghasilan rendah atau pencari kerja dapat memanfaatkan kartu ini untuk berpartisipasi dalam pelatihan vokasi atau memperoleh sertifikasi lain.

Selain itu, Kartu Sembako akan memberikan subsidi makanan ke 15,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengurangi kemiskinan, dengan alokasi kurang lebih USD 2 miliar dari pemerintah.

Satu hal yang layak disampaikan adalah bahwa Kartu Sembako, bersamaan dengan program kredit perumahan dan santunan uang tunai untuk cicilan rumah, adalah bagian dari strategi pemerintah yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Jumlah sebesar USD 1,87 miliar akan dialokasikan kepada 16,2 juta petani dengan subsidi pupuk.

2. Pemangkasan Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai

Pemangkasan pajak untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi bagian dari APBN 2020 dengan tujuan meningkatkan pajak penghasilan dari kedua pajak ke angka USD 114 miliar tahun ini, kenaikan 12%. Ini didapat dari mendorong lebih banyak investasi melalui insentif pajak untuk pajak penghasilan maupun PPN.

Di kategori pajak penghasilan, besaran pajak utuk aktivitas terkait pelatihan vokasi dan riset akan dikurangi. Selain itu, pembebasan pajak sebesar USD 35 juta tersedia untuk investasi dan tunjangan pajak akan disediakan bagi perusahaan regional untuk investasi.

Pemangkasan pajak berlaku untuk impor barang, misalnya peralatan dan mesin pabrik. PPN untuk kendaraan transportasi massal, seperti kereta, kapal dan pesawat juga tak akan diberlakukan.

3. Penurunan dalam Total Subsidi

Jumlah total yang dialokasikan untuk subsidi pada 2020 kurang lebih sebesar USD 8,8 miliar, penurunan sebesar 14%. Penurunan ini didapat dari pemilihan penerima subsidi listrik yang memenuhi syarat. Hanya rumah tangga dengan kekuatan listrik sebesar 450 dan 900 Volt Ampere yang akan menerima subsidi dari pemerintah.

4. Kenaikan Anggaran untuk Pedesaan

Pedesaan akan memperoleh lebih banyak anggaran sebesar 5,2% pada 2020, dengan jumlah total USD 60 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa di sektor kesehatan, pendidikan, jalan raya dan air bersih.

5. Kenaikan Anggaran untuk Pertahanan dan Kepolisian

Kenaikan anggaran terbesar dapat dilihat di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Nasional – 20% kenaikan untuk Kementerian Pertahanan dengan total anggaran USD 9,2 miliar; serta 11% kenaikan untuk Kepolisian Nasional dengan total dana mencapai USD 7,3 miliar.

6. Penurunan Anggaran untuk Kesehatan

Kementerian Kesehatan menjadi salah satu dari sejumlah kementerian yang mengalami penurunan anggaran. Alokasi anggaran akan dikurangi dari USD 28 miliar menjadi USD 4 miliar.

Bagaimana Cekindo dapat Membantu

Sebelum memasuki pasar Indonesia dan menjalankan bisnis, Anda harus mempersenjatai diri dengan sepaket pengetahuan serta kabar bisnis terbaru. Hubungi kami jika butuh informasi lebih lanjut terkait lingkungan bisnis di Indonesia.

Selain itu, kami memiliki tim beranggotakan spesialis hukum berpengalaman dan konsultan bisnis profesional untuk membantu Anda menembus pasar. Dari registrasi perusahaan dan registrasi produk hingga outsourcing proses bisnis dan imigrasi, kami menawarkan solusi market-entry dan korporat komprehensif yang dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan bisnis Anda yang unik.

Isi form di bawah ini untuk mendiskusikan kebutuhan Anda atau kunjungi kami langsung di kantor kami di Jakarta, Bali dan Semarang.