Mendirikan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia

Apakah Anda ingin mendirikan Kantor Perwakilan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) di Indonesia? Memahami prosedur dan persyaratan BUJKA adalah langkah penting untuk memulai kegiatan usaha konstruksi di Indonesia. 

Dengan memiliki sertifikat yang sesuai, Anda bisa memperluas jaringan dan memperkuat kehadiran di pasar bidang jasa konstruksi Indonesia.

Artikel ini akan membahas secara lengkap proses mendirikan BUJKA Jangan lewatkan informasi penting yang dapat mempermudah proses usaha di Indonesia!

Baca juga: Mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) Indonesia

Perbedaan antara SBU, BUJKA, dan SIUJK

Untuk dapat memahami operasional dan legalitas di sektor jasa konstruksi, penting untuk mengetahui perbedaannya. Masing-masing memiliki tujuan dan peran yang spesifik dalam industri ini.

SBU (Sertifikat Badan Usaha)

SBU bertujuan untuk menandakan bahwa sebuah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang konstruksi.

Sertifikat ini diperlukan bagi perusahaan yang ingin mengikuti tender proyek konstruksi, serta menjadi bukti sah bahwa perusahaan memiliki kemampuan teknis yang diakui untuk melaksanakan proyek tersebut.

BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

BUJKA adalah entitas atau kantor perwakilan perusahaan jasa konstruksi asing yang beroperasi di Indonesia. BUJKA menjadi alternatif bagi perusahaan asing yang ingin memperluas bisnis ke Indonesia tanpa perlu mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

BUJKA berhak untuk mengikuti tender proyek konstruksi, memberikan layanan konsultasi, serta mengawasi pelaksanaan proyek. Namun, BUJKA diwajibkan untuk bekerja sama dengan perusahaan konstruksi nasional saat melaksanakan proyek di Indonesia.

SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi)

SIUJK merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait yang memungkinkan perusahaan jasa konstruksi untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Sebelumnya, SIUJK menjadi dokumen penting untuk kegiatan usaha konstruksi. Namun, dengan diperkenalkannya sistem Online Single Submission – Risk-Based Approach (OSS-RBA), perusahaan kini hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.

Baca juga: Perbandingan Kantor Perwakilan di Indonesia, PT PMA dan PT

Prosedur Memperoleh Pekerjaan Konstruksi / Lisensi Konsultasi (SIUJK)

Mendapatkan lisensi SIUJK menjadi langkah penting untuk setiap perusahaan konstruksi sebelum memulai proyek. Berikut adalah langkah-langkah terbaru yang perlu diikuti:

1. Perusahaan jasa konstruksi (BUJK) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUJK setelah terlebih dahulu memperoleh SBU.

2. Dokumen seperti akta pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan tanda daftar perusahaan (TDP) harus disertakan dalam permohonan ini.

3. Pemerintah daerah atau instansi terkait akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Proses ini memastikan bahwa semua persyaratan administrasi terpenuhi dan sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Setelah verifikasi selesai dan perusahaan dinyatakan memenuhi syarat, SIUJK akan diterbitkan. Dokumen ini memberikan legalitas bagi BUJK untuk melaksanakan proyek konstruksi secara resmi di Indonesia.

Dengan adanya sistem OSS-RBA, SIUJK telah digantikan oleh NIB dan Sertifikat Standar sebagai syarat utama dalam pengurusan izin usaha. Untuk memudahan pengurusan ini, Anda dapat menggunakan layanan permohonan SIUJK dari InCorp.

Langkah dan Prosedur Hukum yang Harus Diikuti

Agar kegiatan usaha jasa konstruksi dapat berjalan sesuai aturan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha. Berikut adalah penjelasannya:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur bagaimana proses perizinan berusaha dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Artinya, jenis dan level izin yang dibutuhkan tergantung pada risiko usaha yang dijalankan.

Untuk sektor konstruksi, hal ini melibatkan pengurusan NIB dan Sertifikat Standar sebagai pengganti SIUJK. Pelaku usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA sebelum memulai kegiatan usaha jasa konstruksi.

Permen PUPR 09/PRT/M/2019

Permen ini memberikan panduan mengenai standar dan prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan usaha jasa konstruksi. Aturan ini menjelaskan klasifikasi dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh BUJK agar dapat melaksanakan proyek konstruksi dengan baik.

Sertifikasi keahlian teknis dan kualifikasi usaha menjadi syarat utama dalam memperoleh SBU, sehingga perusahaan dapat memenuhi standar operasional dalam bidang konstruksi.

Persyaratan Mendirikan Kantor Perwakilan BUJKA di Indonesia

Membuka kantor perwakilan BUJKA di Indonesia memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan:

Dokumen yang Diperlukan untuk Membuka Kantor Perwakilan

Persyaratan dokumen yang diperlukan, diantaranya: 

• Akta pendirian perusahaan.
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
• Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
• Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS-RBA.
• Sertifikat Standar yang menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi standar teknis yang diperlukan.

Sementara itu, untuk persyaratan teknis dan ddministratif memerlukan:

• Mendapatkan keanggotaan dalam asosiasi konstruksi di Indonesia.
• Menyediakan dokumen identitas dan data lengkap pemilik atau pengurus perusahaan.
• Menyertakan laporan keuangan perusahaan.

Mendaftarkan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJKA) di Indonesia

Proses pendaftaran BUJKA di Indonesia tidak hanya memerlukan pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga memerlukan pemahaman yang baik mengenai prosedur yang berlaku.

Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan BUJKA:

1. Pengumpulan dan Persiapan Dokumen: Siapkan semua dokumen penting seperti akta pendirian, TDP, dan SIUP. Pastikan seluruh dokumen dalam keadaan terbaru dan sah.

2. Pengajuan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP: Ajukan permohonan pendaftaran BUJKA melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Proses ini biasanya melibatkan pengisian formulir online melalui sistem OSS-RBA.

3. Proses Verifikasi dan Validasi: DPMPTSP akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Pastikan semua persyaratan telah dipenuhi untuk mempercepat proses ini.

4. Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar: Setelah proses verifikasi selesai, NIB dan Sertifikat Standar akan diterbitkan, yang menandakan bahwa BUJKA telah terdaftar secara resmi dan dapat melanjutkan operasionalnya di Indonesia.

Mendirikan BUJKA atau Kantor Perwakilan Asing di Indonesia Bersama InCorp

Mendirikan BUJKA atau Kantor Perwakilan di Indonesia dapat menjadi langkah strategis bagi perusahaan asing yang ingin memperluas pasar dan menjangkau peluang bisnis di tanah air.

Prosesnya membutuhkan pemahaman mendalam mengenai regulasi setempat dan perizinan yang tepat. Dengan bimbingan dari ahli yang berpengalaman, seperti InCorp Indonesia, Anda dapat memastikan pendirian badan usaha Anda berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dukungan yang tepat akan memudahkan perusahaan Anda dalam mengelola segala kebutuhan administrasi dan legalitas, sehingga Anda bisa fokus pada pengembangan bisnis di Indonesia.