Pentingnya Saran Hukum bagi Startup yang Ekspansi ke Indonesia

Banyak perusahaan rintisan (lebih dikenal dengan istilah startup) yang berekspansi ke Indonesia membuat kesalahan mendirikan perusahaan tanpa mendapatkan saran hukum profesional. Mereka biasanya mengabaikan pentingnya kepatuhan hukum karena begitu memiliki ide cemerlang, mereka akan fokus pada produk atau jasa untuk untuk dapat masuk pasar sesegera mungkin. Kami setuju bahwa produk atau jasa adalah salah satu dari elemen terpenting bisnis, tapi kenyataannya adalah implikasi hukum dapat muncul kapan saja saat Anda menjalankan startup di Indonesia, terutama pada tahap awal.

Jika tak hati-hati, Anda bisa mendarat di sisi yang salah dari hukum di Indonesia, tak peduli seberapa kuat kondisi keuangan atau solusi mitigasi lain yang Anda miliki. Jadi, jika ingin memulai bisnis startup di Indonesia, berkonsultasi dengan spesialis hukum untuk mendapat panduan yang tepat menjadi cara terbaik untuk mencegah kehilangan secara finansial dan konsekuensi hukum.

Lanjutkan membaca untuk tahu mengapa Anda butuh pikiran hukum terlatih untuk membantu bisnis startup tumbuh, terutama di dalam teritori yang asing.

Langkah Bisnis yang Membutuhkan Saran Hukum

Karena lanskap ekonomi yang berkembang di Indonesia, regulasi di area ini memberikan area hukum abu-abu yang mungkin terasa rumit dan membingungkan bagi pengusaha dan investor asing. Berikut adalah beberapa contoh bagi startup untuk mempertimbangkan alasan saran hukum menjadi bagian penting setiap bisnis.

Inkorporasi Perusahaan

Perusahaan asing yang ingin mendirikan bisnis di Indonesia harus mengakrabkan diri dengan proses pendirian bisnis di Indonesia.

Misalnya, Anda harus memahami regulasi pendirian perusahaan asing (PT PMA) dan memastikan bisnis Anda mematuhinya. Anda harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini: apa saja dokumen yang harus dipersiapkan? Apa saja badan pemerintah yang harus saya kunjungi atau hubungi?

Proses Merek Dagang

Setiap bisnis startup di Indonesia memiliki sesuatu yang ingin dilindungi. Hal-hal seperti nama merek, logo dan produk baru inovatif adalah apa yang Anda ingin lindungi karena Anda mengluarkan uang dan waktu untuk menciptakan mereka.

Oleh karena itu, merek dagang adalah proses yang sangat penting dan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian HAM adalah otoritas yang Anda perlukan untuk melakuka semua proteksi kekayaan intelektual dan merek dagang.

Tenaga Kerja Asing

Setiap negara memiliki undang-undang ketenagakerjaan sendiri dan Indonesia tidaklah pengecualian. Undang-undang ketenagakerjaan lebih kompleks jika menyangkut tenaga kerja asing. Hasilnya, ada banyak hal yang harus dipikirkan pengusaha asing terkait mempekerjakan tenaga kerja asing, seperti rasio yang diizinkan untuk mempekerjakan karyawan asing dan karyawan lokal, upah minimum, pajak penghasilan pribadi, asuransi sosial wajib, dll.

Keuangan

Semua bisnis membutuhkan bantuan hukum untuk persiapan pajak, pelaporan pajak dan kewajiban finansial lain. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa pendanaan melalui venture capitalist dan seed investor sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, sebagai pemegang saham atau investor startup, Anda perlu memastikan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum dan memahami setiap kewajiban terkait keuangan.

Bagaimana Cekindo dapat Membantu dengan Memberikan Saran dan Layanan Hukum

Cekindo adalah penyedia layanan konsultasi hukum dan bisnis tepercaya di Indonesia. Kami memberikan saran dan representasi hukum untuk membantu semua pebisnis dan investor di berbagai area bisnis terkait hukum dengan beragam jenis layanan:

• Konsultasi hukum
• Perbaikan dokumen bisnis
• Layanan perjanjian hukum
• Undang-undang ketenagakerjaan
• Pemeriksaan latar belakang dan kredit

Ketahui lebih jauh dari ahli hukum berpengalaman kami dengan mengisi form berikut.