Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Dengan memanfaatkan layanan Analisis Riset Pasar dari InCorp, Anda akan mendapatkan informasi mendalam terkait potensi ekonomi dari tiap-tiap daerah di Indonesia, regulasi pemerintah mengenai sektor bisnis tertentu, produk yang sesuai untuk pasar tertentu, dan informasi penting lainnya.

Lamanya waktu untuk merevisi dokumen bisnis sangat bergantung apakah Anda memindahkan kantor Anda ke wilayah di luar yang berbeda kantor pajak atau tidak. Jika masih dalam lingkup kantor pajak yang sama, proses revisi dokumen bisnis biasanya hanya memakan waktu satu bulan. Sementara jika Anda memidahkan kantor di luar jangkauan kantor pajak Anda saat ini, prosesnya bisa mencapai dua bulan. Proses paling lama biasanya terjadi saat pada tahap mutasi identitas pajak.

Jika Anda berencana untuk mengubah identitas perusahaan, seperti; nama dan alamat; penggantian strukur pemegang saham, penggantian aktifitas bisnis, atau menyesuaikan modal perusahaan, Anda diharuskan untuk memperbarui data bisnis Anda.

Tergantung perjanjian yang hendak Anda buat. Untuk perjanjian hukum, waktu proses drafting biasanya akan memakan waktu sekitar 10 hari kerja. Sementara untuk perjanjian yang lebih sederhana, seperti perjanjian bisnis standar, waktu yang diperlukan hanya berkisar 2 hari kerja.

Sekitar 6-12 hari kerja.

Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

  • InCorp Editorial Team
  • 2 Juli 2024
  • 2 minute reading time

Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Terkait ketenagakerjaan, hak dan kewajiban berlandaskan hukum antara perusahaan dan pekerja perlu diajalankan dan diimplementasikan dengan baik berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan yang dikeluarkan oleh institusi terkait.

Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia bersama InCorp

InCorp menawarkan jasa dan layanan untuk kebutuhan rekrutmen dan HR yang dibutuhkan bisnis Anda saat ini. Layanan kami akan membantu Anda dalam memahami hukum ketenagakeraan Indonesia secara komprehensif, serta menangani perkara tenaga kerja secara profesional.

tax audit service

Layanan InCorp tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja timbul dari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, menyediakan draf perjanjian kerja berdasarkan penggunaan industri secara umum atau perjanjian kerja yang dibuat khusus merupakan layanan penting dari InCorp.

Berdasarkan permintaan klien, perjanjian tersebut juga mencakup peraturan umum dari undang-undang ketenagakerjaan Indonesia saat ini tentang tenaga kerja Indonesia, kebijakan internal pemberi kerja, hak, dan kewajiban karyawan – semuanya dalam 12 hari.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Klien harus menyediakan Buku Pegangan Karyawan, kebijakan internal pemberi kerja, dan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan karyawan.

Oleh karena itu, peran InCorp adalah membantu klien dalam menyusun peraturan perusahaan yang diperlukan. InCorp juga memberikan layanan terkait konsultasi hukum dengan konsultan, spesialis SDM, dan pengacara kami, serta interpretasi hukum peraturan ketenagakerjaan. Layanan dapat disampaikan dalam 12 hari kerja dan mencakup tiga revisi dalam waktu satu bulan setelah proyek selesai.

Membuat surat pemberitahuan hukum kepada karyawan membutuhkan keahlian tertentu. Surat pemberitahuan hukum mencakup surat peringatan karyawan dan surat pemutusan hubungan kerja. Kedua surat pemberitahuan tersebut harus ditulis dan disampaikan dengan hati-hati agar pemberi kerja tidak salah menafsirkan perjanjian kerja.

Memastikan proses pemberitahuan berjalan lancar, InCorp juga memberikan bantuan hukum dan analisis latar belakang sesuai dengan aturan dan informasi yang dikumpulkan.

Mengapa Memilih InCorp Indonesia untuk Layanan Hukum Ketenagakerjaan

1
LAYANAN MENYELURUH

Kami menawarkan layanan secara menyeluruh untuk memastikan proses ketenagakerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

2
BERPENGALAMAN

Secara aktif InCorp akan membantu proses perumusan peraturan perusahaan berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

3
HEMAT WAKTU DAN BIAYA

Layanan hukum ketenagakerjaan yang kami berikan akan membantu Anda lebih baik dalam mengalokasikan waktu dan biaya yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Are you ready to make your
mark in Indonesia?

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.