Lisensi Pertambangan di Indonesia: Regulasi dan Cara Mendapatkannya

Lisensi Pertambangan di Indonesia: Regulasi dan Cara Mendapatkannya

  • InCorp Editorial Team
  • 13 November 2024
  • 6 reading time

Banyak industri membentuk perekonomian yang kuat di Indonesia, salah satu yang memimpin adalah industri. Dan, dalam sektor ini, ada dua bintang yang bersinar terang. Salah satunya yaitu pertambangan. Ketahui cara mendapatkan lisensi pertambangan di Indonesia untuk investasi di Indonesia.

Sektor pertambangan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto Indonesia. Walaupun tak sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor konstruksi dan manufaktur, sektor pertambangan mengalahkan sektor agrikultur, jasa dan utilitas. Pada tahun 2011, sekitar 11 persen produk domestik bruto Indonesia berasal dari industri pertambangan.

Pertambangan populer di Indonesia karena satu alasan: negara ini kaya akan sumber daya alam. Indonesia merupakan eksportir batu bara termal terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan pemasok tembaga, emas, nikel dan timah.

Orang asing yang ingin berpartisipasi dalam industri pertambangan perlu mengetahui satu hal: peraturannya ketat. Agar Anda meraih kesuksesan besar di sini, InCorp Indonesia menyajikan hal-hal dasar yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan industri pertambangan di Indonesia.

Komoditas Tambang Dasar

Indonesia menghasilkan dan/atau mengekspor beragam komoditas tambang, termasuk:

Batu bara

Walaupun permintaan dan pasokan energi terbarukan terus berkembang, kebanyakan negara masih menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. Salah satu sumber terbesarnya dimiliki oleh Indonesia. Indonesia adalah negara eksportir batu bara termal, atau juga dikenal sebagai batu bara uap, nomor satu di dunia.

Cadangan batu baranya juga besar. Saat pasokan batu bara dunia bertahan sekitar 110 tahun, batu bara Indonesia bisa bertahan 83 tahun bahkan dengan produksi terus-menerus.

Produk ini juga sangat diminati oleh banyak negara. Pasar terbesarnya adalah India dan Tiongkok, yang memiliki populasi yang sangat padat. Kebutuhan Tiongkok akan batu bara malah akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Tiongkok mengganti jenis batu bara yang mereka gunakan untuk menghasilkan listrik. Tiongkok akan mengimpor batu bara dengan kandungan sulfur yang rendah dari Indonesia sebagai upaya mengurangi emisi karbonnya. Selain itu, permintaan ini melonjak saat kondisi musim dingin  yang hebat.

Nikel

Data prediksi mengungkapkan bahwa Indonesia mungkin bisa menghasilkan 2.376 ton nikel pada tahun 2020. Nikel tetap menjadi bahan mentah yang sangat penting dalam banyak aplikasi industri, termasuk lempeng listrik dan produksi stainless steel. Namun pada masa mendatang, permintaan terbesarnya akan berasal dari mobil listrik karena menggunakan baterai lithium-ion.

Emas

Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar. Pada tahun 2016 dan 2017, Indonesia menghasilkan 80 ton emas. Selain itu, Indonesia memiliki tambang emas terbesar di dunia, Tambang Grasberg, yang bisa Anda temukan di gunung tertinggi di Papua. Pada tahun 2016, produksi emasnya mencapai lebih dari sejuta pon emas.

Catatan: Tambang Grasberg juga merupakan penghasil tembaga terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2016, tambang ini menghasilkan hampir 1.23 miliar pon mineral.

Tantangan Terbesar

Pertambangan bukan hanya menawarkan kesempatan menarik bagi para investor asing, namun juga beberapa tantangan serius. Beberapa di antaranya adalah:

Regulasi

Industri pertambangan diatur oleh Undang-Undang Pertambangan (Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No. 4) tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur landasan untuk manajemen dan kendali industri. Namun salah satu alasannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, karena mineral dimasukkan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui.

Peraturannya memiliki banyak ketentuan, termasuk persyaratan untuk penerbitan lisensi, tetapi mungkin alasan utamanya adalah ekspor.

Undang-undangnya, yang merupakan amandemen dari undang-undang tahun 1967, mewajibkan proses domestik mineral. Tujuannya adalah untuk mendukung konstruksi fasilitas peleburan yang akan meningkatkan nilai mineral dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, ketentuan lebih lanjut tahun 2014 menekankan larangan ekspor yang belum diproses.

Perusahaan pertambangan juga harus memenuhi tingkat kemurnian mineral mereka sebelum bisa diekspor, dan persentasenya bisa bermacam-macam tergantung pada mineralnya.

Regulasi ini merupakan penyebab kekhawatiran bagi pelaku bisnis. Pada akhirnya, pemerintah memberi kelonggaran terhadap peraturan, mengizinkan perusahaan mengekspor mineral yang tidak diproses asalkan mereka memenuhi kriteria tertentu.

Salah satu kriterianya adalah menyisihkan 30 persen dari kapasitas peleburan mereka untuk pemrosesan nikel berkualitas rendah. Mereka juga harus melepaskan tidak kurang dari 51 persen dari operasi lokal mereka untuk penduduk Indonesia. Yang paling penting, mereka harus mengubah kontrak kerja mereka (CoW) menjadi sistem lisensi tunggal.

Perubahan dalam Perpajakan dan Lisensi

Undang-Undang Pertambangan tahun 2009 memperkenalkan sistem lisensi tunggal, yang mengubah lanskap operasi bisnis pertambangan secara dramatis. Sebelumnya, bisnis pertambangan menikmati kelonggaran dalam kontrak kerja mereka. Dengan perubahan ini, pemain baru tidak lagi bisa menikmati kelonggaran tersebut.

Contoh yang paling menyolok mungkin adalah antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoran, di mana pemerintah indonesia ingin agar Freeport mengubah CoW mereka menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang merupakan lisensi khusus yang diperlukan sebelum mereka bisa melanjutkan ekspor konsentrat tembaga mereka.

Ketidakpastian

Indonesia memiliki hak istimewa untuk menambah atau mengganti undang-undang dan regulasi kapanpun dibutuhkan. Ini bisa menjadi masalah karena menimbulkan lebih banyak ketidakpastian dalam industri pertambangan. Hal ini bisa mencegah bisnis dalam mempersiapkan rencana pertumbuhan jangka panjang.

Mendapatkan Lisensi Pertambangan

Ini hanyalah garis besar prosesnya:

  1. Pertama, Anda harus memastikan bahwa bisnis Anda tidak berkaitan dengan aktivitas tambang minyak bumi atau gas. Sektor ini terbatas dalam soal operasi dan kepemilikan asing.
  2. Tentukan apakah aktivitas bisnis Andanon-core atau core. Aktivitas core adalah aktivitas yang berupa kemungkinan, eksplorasi, investigasi publik, pemrosesan dan pengilangan, layanan setelah-pertambangan, reklamasi, transportasi, konstruksi tambang, lingkungan tambang, serta keamanan dan kesehatan kerja. Aktivitas lain yang tidak masuk dalam kategori yang telah disebutkan adalah aktivitas non-core.
  3. Perusahaan Anda haruslah perusahaan PT PMA. Untuk mengetahui apa itu PT PMA, baca artikel ini. Anda juga harus berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
  4. Kumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan, dan ini tergantung pada lisensi yang ingin Anda dapatkan. InCorp dapat membantu Anda dalam menentukan dokumen mana yang harus Anda serahkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Ingatlah bahwa Anda tidak boleh melakukan kesalahan dalam langkah ini. Jika tidak, direktorat akan menolak aplikasi Anda untuk mendapatkan lisensi saat itu juga.
  5. Ada dua jenis lisensi yang bisa Anda pilih: Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun istilah umum untuk lisensinya adalah IUP. Anda bisa mendapatkannya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  6. Pastikan Anda mengikuti proses tender. Proses ini pada dasarnya menentukan apakah Anda memiliki hak terhadap lokasi tambang tertentu. Hanya pemerintah yang dapat melakukan prosedur ini. Begitu Anda sudah mendapatkan hak, Anda bisa mendapatkan IUP.

InCorp Indonesia Bisa Membantu Anda

Telah menjadi konsultan bisnis selama lebih dari satu dasawarsa, InCorp sudah membantu beberapa perusahaan tambang yang ingin beroperasi di Indonesia. Kami bisa membantu Anda dalam:

  •         Mendapatkan lisensi, termasuk proses dan follow-up secara keseluruhan
  •         Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan
  •         Menyediakan saran profesional untuk meningkatkan kesempatan Anda diterima
  •         Memberikan layanan perpajakan dan akunting
  •         Menawarkan lebih banyak die mengenai undang-undang dan regulasi industri pertambangan

Kami bisa membantu meringankan beban dan menghilangkan kebingungan yang sering terjadi pada tahap registrasi dan mendapatkan lisensi. Kami pastikan Anda bisa mendapatkan izin usaha pertambangan tanpa kerepotan yang tidak perlu dan dengan efisiensi yang lebih baik, cepat dan efektif dari segi biaya.

Daris Salam

COO Indonesia at InCorp Indonesia

With more than 10 years of expertise in accounting and finance, Daris Salam dedicates his knowledge to consistently improving the performance of InCorp Indonesia and maintaining clients and partnerships.

Get in touch with us.

Lead Form

Frequent Asked Questions

Ya. Tanpa dokumen tersebut bisnis anda tidak diperkenankan untuk menerbitkan izin kerja bagi pekerja asing. Izin usaha permanen ini juga merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan berbagai jenis izin usaha dan izin impor lainnya.

Secara umum ada dua jenis, yakni izin usaha utama, dan izin utama non-utama. Izin usaha utama biasanya berlaku untuk berbagai macam industri, seperti izin usaha umum dan izin usaha industrial. Sementara izin usaha non utama bersifat tambahan dan sangat tergantung dengan aktivitas bisnis yang dijalankan. Izin usaha untuk operasional dan komersial adalah salah satu jenis dari izin usaha non-utama.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.