Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Prosedur Mengurus RPTKA

Di era globalisasi, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) menjadi kian penting bagi kemajuan industri dan ekonomi. Namun, di sisi lain, diperlukan regulasi yang tepat untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan TKA dan peluang bagi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) hadir sebagai solusi, bagi pemberi kerja TKA dalam mempekerjakan tenaga ahli dari negara asing. Artikel ini akan mengupas tuntas tentang penggunaan TKA dan prosedur mengurus RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Mari kita bahas bersama bagaimana RPTKA dapat membuka peluang baru bagi kemajuan bangsa, dengan tetap memprioritaskan kesempatan kerja bagi TKI.

Pemahaman Dasar tentang Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing (TKA), atau warga negara asing yang memiliki visa kerja di Indonesia, hanya dapat dipekerjakan untuk posisi dan jangka waktu tertentu. Kompetensi yang sesuai dengan jabatan menjadi syarat mutlak bagi TKA.

Izin mempekerjakan TKA wajib dikantongi oleh pemberi kerja. Pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan TKA. Tenaga kerja pendamping TKA diberdayakan untuk mendampingi dan mengalihkan keahlian kepada TKA.

Ingat, regulasi ini dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan akan TKA dengan peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Perbedaan Antara Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal

Mempekerjakan tenaga kerja, baik asing (TKA) maupun lokal, memiliki pertimbangan yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara TKA dan TKA:

Bahasa dan Budaya

Perbedaan bahasa dan budaya menjadi salah satu tantangan utama dalam kolaborasi antara TKA dan tenaga kerja lokal.

• TKA: Perlu adaptasi bahasa dan budaya lokal, serta pelatihan intercultural.
• Tenaga Kerja Lokal: Memahami bahasa dan budaya lokal, komunikasi lebih lancar.

Hak dan Kewajiban

Perusahaan yang mempekerjakan TKA juga perlu memahami dan memenuhi kewajibannya untuk memastikan kelancaran proses bekerja dan terjaganya hubungan.

• TKA: Mengikuti aturan visa dan ketenagakerjaan Indonesia, hak dan kewajiban sesuai kontrak dan regulasi.
• Tenaga Kerja Lokal: Hak dan kewajiban diatur dalam UU Ketenagakerjaan, terlindungi oleh hukum Indonesia

Kontrak Kerja

Kontrak Kerja merupakan perjanjian tertulis antara pekerja dan perusahaan yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

• TKA: Kontrak kerja harus sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan Indonesia dan visa kerja.
• Tenaga Kerja Lokal: Kontrak kerja mengikuti UU Ketenagakerjaan, fleksibilitas kontrak lebih tinggi

Biaya dan Gaji

Perusahaan yang mempekerjakan TKA di Indonesia harus menanggung beberapa biaya. Hal tersebut yang membedakan biaya dan gaji. 

• TKA: Biaya visa, akomodasi, dan gaji umumnya lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal.
• Tenaga Kerja Lokal: Biaya rekrutmen dan gaji umumnya lebih rendah dibandingkan TKA.

Proses Rekrutmen

Proses ini bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar dapat mencapai tujuannya.

• TKA: Proses rekrutmen lebih kompleks, memerlukan izin dan verifikasi dari instansi terkait.
• Tenaga Kerja Lokal: Proses rekrutmen lebih simpel dan cepat, bisa dilakukan secara internal atau melalui agen rekrutmen.

Persyaratan Visa untuk Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pemberi kerja TKA yang ingin mendapatkan pengesahan RPTKA harus mengajukan permohonan diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA yang jelas dan rinci.

Kemudian, melampirkan dokumen pendukung berikut ini: 

• Formulir RPTKA yang telah diisi lengkap dan benar.
• Surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
• Akte pendirian perusahaan sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
• Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat.
• Bagan struktur organisasi perusahaan yang menunjukkan posisi jabatan yang akan diisi oleh TKA.
• Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
• Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan.
• Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu, jika diperlukan.

Setelah itu, Formulir RPTKA memuat informasi penting mengenai:

• Identitas pemberi kerja TKA, termasuk nama, alamat, dan nomor telepon.
• Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan.
• Besaran upah TKA yang akan dibayarkan.
• Jumlah TKA yang akan dipekerjakan.
• Lokasi kerja TKA.
• Jangka waktu penggunaan TKA.
• Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia (TKI) sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
• Rencana program pendidikan dan pelatihan bagi TKI pendamping.

Dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan di atas, pemberi kerja TKA dapat memastikan kelancaran proses pengesahan RPTKA dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Alur Pendaftaran Secara Online untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Langkah-langkah untuk mendapatkan akun TKA Online:

1. Akses Website TKA Online: Kunjungi situs web https://tka-online.kemnaker.go.id/ dan klik tombol “Daftar”.
2. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Masukkan NPWP Anda dengan benar dan klik tombol “Cek NPWP”.
3. Validasi NPWP: Sistem Informasi Pelayanan Penggunaan TKA Online (SIPPTKA) akan secara otomatis memvalidasi NPWP Anda.
4. Isi Data dan Unggah Dokumen: Lengkapi formulir pendaftaran dengan data yang benar dan unggah dokumen yang diperlukan.
5. Validasi E-mail: Alamat e-mail Anda akan divalidasi secara otomatis oleh SIPPTKA.
6. Verifikasi E-mail: Buka tautan verifikasi yang dikirimkan SIPPTKA ke alamat e-mail Anda.
7. Verifikasi Data: Petugas verifikator akan memeriksa kelengkapan data isian dan dokumen permohonan Anda.

Prosedur Pengajuan dan Pengesahan RPTKA

Proses ini menjelaskan langkah-langkah yang dilalui dalam penerbitan izin/non izin:

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan dokumen persyaratan yang lengkap.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.
3. Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki.
4. Kepala Dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
5. Kepala Bidang menerima disposisi dan meneruskannya kepada Kepala Seksi sesuai dengan kewenangannya.
6. Kepala Seksi mempelajari disposisi, kelengkapan berkas, dan melakukan peninjauan awal.
7. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke Dinas Teknis terkait.

1. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lapangan dan memberikan pertimbangan teknis.
2. Kepala Seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
3. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin berdasarkan hasil pemeriksaan.
4. Kepala Seksi memeriksa draf naskah izin/non izin dan memberikan persetujuan.
5. Kepala Bidang memeriksa draf naskah izin/non izin dan memberikan persetujuan.
6. Kepala Dinas menandatangani naskah izin/non izin sebagai tanda persetujuan dan penetapan.
7. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
8. Pemohon menerima naskah izin/non izin yang telah diterbitkan.
9. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin/non izin untuk keperluan arsip dan pelaporan.

Dengan memahami sistem, mekanisme, dan prosedur ini, pemohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menyelesaikan proses penerbitan izin/non izin dengan lebih lancar dan efisien.

Pilih Tenaga Kerja Terbaik Bersama InCorp Indonesia

Di era globalisasi, kolaborasi dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi kunci kemajuan bangsa. InCorp Indonesia hadir sebagai mitra terpercaya dalam membantu perusahaan Anda menemukan TKA terbaik, sesuai kebutuhan dan regulasi ketenagakerjaan.

Bersama InCorp Indonesia, temukan TKA terbaik dan buka peluang baru untuk kemajuan bisnis Anda!