Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP): Definisi dan Cara Mendapatkannya

Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP): Definisi dan Cara Mendapatkannya

  • InCorp Editorial Team
  • 27 Mei 2024
  • 5 minute reading time

Sebagai pengusaha, Anda perlu memastikan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas untuk memastikan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Salah satu langkah penting dalam mencapai hal tersebut adalah mendaftarkan perusahaan secara sah di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Dalam proses pendaftaran tersebut, Anda akan mendapatkan identitas unik yang disebut Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP). NPP berfungsi sebagai jembatan menuju kemudahan dan perlindungan, baik bagi perusahaan maupun karyawan Anda. 

Artikel ini membantu Anda untuk memahami NPP secara menyeluruh. Berdasarkan pemahaman ini, Anda dapat menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta membuka akses ke berbagai manfaat program jaminan sosial yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan. 

Apa itu Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)

Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) adalah nomor unik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk setiap perusahaan yang terdaftar secara sah di Indonesia. 

Untuk akses yang lebih mudah, Anda dapat menghubungi konsultan kami di InCorp Indonesia untuk memberi panduan dalam memperoleh nomor pendaftaran perusahaan.

Setelah memahami arti dan manfaat Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) bagi perusahaan, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana cara memperolehnya.

Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah penjelasan singkat dan mudah dipahami:

Legitimasi Hukum

NPP memberikan legitimasi hukum pada perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan telah terdaftar dan diakui oleh lembaga terkait, seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Akses Program BPJS Ketenagakerjaan

Dengan NPP, perusahaan dapat mengakses program BPJS Ketenagakerjaan. Ini memberikan perlindungan bagi karyawan terkait asuransi kesehatan, kecelakaan, dan jaminan hari tua.

Kepastian Kontribusi

NPP memungkinkan perusahaan untuk memberikan kontribusi secara teratur kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ini menciptakan kepastian dalam hal pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan.

Fasilitas Kepegawaian

Dengan NPP, perusahaan dapat dengan mudah mengurus berbagai fasilitas kepegawaian, seperti pengajuan klaim dan pembaruan data karyawan, melalui portal resmi BPJS.

Kepercayaan Karyawan

Karyawan merasa lebih percaya dan aman ketika bekerja untuk perusahaan yang memiliki NPP. Ini menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan positif.

Penyederhanaan Administrasi

NPP membantu menyederhanakan proses administrasi terkait ketenagakerjaan. Perusahaan dapat lebih efisien mengelola dokumen dan informasi yang berkaitan dengan karyawan.

Kepatuhan Regulasi

Perusahaan yang memiliki NPP menunjukkan ketaatan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Hal ini dapat menghindarkan perusahaan dari masalah hukum dan sanksi.

Dengan memiliki NPP, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan karyawan dan keseluruhan operasional perusahaan.

Cara Mengetahui Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)

Ada dua cara untuk mengetahui NPP, yaitu:

Melalui website BPJS Ketenagakerjaan

Untuk mengetahui NPP, Anda dapat mengakses situs BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, klik menu “Perusahaan” dan pilih “Cek NPP”.

Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Anda dapat datang langsung ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk menanyakan NPP perusahaan Anda.

Cara Mendapatkan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)

Untuk mendapatkan NPP, Anda dapat mendaftar secara online melalui beberapa tahap berikut:

Akses Portal Pendaftaran Badan Usaha

Langkah pertama adalah mengunjungi portal E-JAKON BPJS Ketenagakerjaan di https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/registrasi. Portal ini adalah platform resmi untuk mendaftarkan karyawan di BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh siapa saja.

Pilih Menu Daftar Badan Usaha Baru

Langkah berikutnya adalah memilih menu “Register Badan Usaha Baru” atau “Daftar Perusahaan”. Menu ini mudah ditemukan karena berupa tombol berwarna biru dengan tulisan tebal.

Pahami Syarat dan Ketentuan

Setelah memilih menu tersebut, halaman akan menampilkan syarat dan ketentuan pendaftaran. Bacalah dengan seksama untuk menghindari kesalahan di kemudian hari. Jika Anda setuju, centang kotak persetujuan di bawahnya.

Isi Formulir Pendaftaran NPP

Proses selanjutnya adalah mengisi formulir dengan data badan usaha atau badan hukum perusahaan Anda. Informasi yang perlu diisi mencakup alamat perusahaan, identitas penanggung jawab, jumlah karyawan, NPWP, dan nomor izin usaha.

Persiapkan dokumen perusahaan untuk mempercepat proses pengisian data dan pastikan semua informasi diisi dengan benar. Sertakan alamat email penanggung jawab iuran BPJS untuk menerima informasi tagihan dan konfirmasi pembayaran melalui email.

Isi Kode Captcha

Setelah memastikan semua informasi diisi dengan benar, lanjutkan dengan mengisi kode captcha yang muncul di layar. Setelah itu, klik “Submit” untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

Tunggu Notifikasi Melalui Email

Setelah mengirimkan pendaftaran NPP, tunggulah email aktivasi. Proses ini biasanya tidak memakan waktu lama. Setelah menerima notifikasi dari sistem BPJS, yang berisi link aktivasi, Anda telah berhasil mendapatkan NPP dan akan menerima lampiran dokumen terkait, seperti formulir registrasi badan usaha, nomor kode badan, nomor rekening badan, serta hak akses username dan password yang diperlukan untuk mendaftarkan karyawan ke program BPJS.

Urus Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) bersama InCorp

InCorp menjadikannya mudah bagi perorangan dan perusahaan asing untuk mendirikan usaha dan memperoleh nomor pendaftaran perusahaan di Indonesia. Dengan layanan pendaftaran perusahaan lengkap kami, Anda akan dapat menginkorporasikan perusahaan lebih cepat melalui solusi satu pintu.

Begitu perusahaan terbentuk, kami juga dapat membantu melalui solusi hukum dan bisnis yang dirancang sesuai kebutuhan dan tujuan bisnis Anda.

Untuk informasi lebih lanjut atau janji bertemu, Isi form di bawah berikut untuk konsultasi dengan ahli kami. 

Pandu Biasramadhan

Senior Consulting Manager at InCorp Indonesia

An expert for more than 10 years, Pandu Biasramadhan, has an extensive background in providing top-quality and comprehensive business solutions for enterprises in Indonesia and managing regional partnership channels across Southeast Asia.

Get in touch with us.

Lead Form

Disclaimer: The information is provided by PT. Cekindo Business International (“InCorp Indonesia/ we”) for general purpose only and we make no representations or warranties of any kind.

We do not act as an authorized government or non-government provider for official documents and services, which is issued by the Government of the Republic of Indonesia or its appointed officials.

We do not promote any official government document or services of the Government of the Republic of Indonesia, including but not limited to, business identifiers, health and welfare assistance programs and benefits, unclaimed tax rebate, electronic travel visa and authorization, passports in this website.

Frequent Asked Questions

Sesuai namanya, perbedaan paling mencolok dari ketiga jenis badan usaha tersebut adalah sifat bisnis dan tujuannya.

Perusahaan lokal harus lah dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan orang asing sama sekali tidak diperkenankan memiliki sedikitpun saham dalam perusahaan lokal. Perusahaan lokal tidak dibatasi untuk melakukan aktifitas bisnis di Indonesia.

Di sisi lain, PT PMA terbuka untuk dimiliki oleh pemilik modal asing, namun persentasi kepemilikan sahamnya dapat berbeda-beda tergantung sektor bisnisnya -- Hubungi InCorp Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Daftar Positif Investasi.

Pengusaha asing cenderung memilih membuka kantor perwakilan terlebih dahulu sebelum mendirikan PT PMA sebagai langkah awal untuk memasuki pasar Indonesia. Perusahaan perwakilan hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran dan promosi dan tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan langsung dan menerima pendapatan.

Proses pendirian badan usaha biasanya memakan waktu 1-1,5 bulan, dengan catatan semua persyaratan sudah lengkap.

Bisa, terutama bagi para pelaku usaha di bidang ekspor-impor. Untuk dapat melakukan kegiatan impor, pelaku usaha dapat menggunakan jasa undername import, atau yang biasa disebut importer of record.

Regulasi di Indonesia membagi dengan jelas badan usaha yang dimiliki orang asing (PT PMA) dan badan usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri (Local PT). Secara umum, badan usaha milik orang asing memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Akan tetapi, untuk menghimpun investasi asing lebih banyak, pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkan berani untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan cara menyederhanakan regulasi serta menawarkan insentif-insentif khusus bagi pengusaha asing yang ingin berbisnis di Indonesia.

Ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan para pelaku usaha, pertama, jenis badan usaha; modal yang dipersyaratkan; dan aturan hukum yang berlaku.